LUGAS | BITUNG —Seremoni peresmian rumah hasil program bedah rumah TNI Angkatan Laut di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, tak sekadar menjadi agenda seremonial. Kehadiran para pejabat lintas institusi memperlihatkan bagaimana proyek sosial ini dikemas sebagai etalase kolaborasi kekuasaan di tingkat lokal.
Di lokasi kegiatan, tampak Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, berdiri berdampingan dengan Komandan Kodaeral VIII, Dery Triesananto Suhendi. Kehadiran perwira tinggi berbintang dua itu menjadi penanda kuat bahwa program ini bukan sekadar inisiatif satuan, melainkan bagian dari kebijakan institusional TNI Angkatan Laut yang lebih luas.
Barisan pejabat yang hadir tak berhenti di situ. Wakil Komandan Kodaeral VIII, Tony Herdijanto, ikut mempertegas struktur komando dalam pelaksanaan program. Di level operasional, peran kunci dipegang oleh Dansatrol Kodaeral VIII, Marvill Marvel Frits, yang disebut-sebut sebagai motor penggerak di lapangan.
Sementara itu, unsur penegak hukum dan keamanan daerah juga terlihat solid. Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Erwin Widihantono, serta Kapolres Bitung, Albert Zai, hadir dalam satu barisan yang sama. Kehadiran mereka memperkuat pesan bahwa program sosial ini mendapat dukungan penuh lintas sektor—meski pada saat bersamaan membuka ruang tanya soal batas peran masing-masing institusi.
Tak ketinggalan, Direktur Perumda Air Minum Duasudara, Alfred Salindeho, turut hadir sebagai representasi BUMD yang selama ini beririsan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Secara kasat mata, komposisi kehadiran ini menunjukkan orkestrasi yang rapi: militer sebagai inisiator, pemerintah daerah sebagai fasilitator, dan aparat penegak hukum sebagai penguat legitimasi. Namun di balik itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar—apakah program bedah rumah ini akan berlanjut secara sistematis, atau berhenti sebagai simbol kepedulian sesaat di tengah sorotan publik.
Sejauh ini, belum ada peta jalan yang jelas terkait keberlanjutan program tersebut. Yang tampak baru sebatas komitmen normatif dan klaim sinergi. Sementara di sisi lain, kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat pesisir di Kota Bitung masih jauh dari kata selesai.
