Saya membayangkan sebuah ruangan. Tidak terlalu besar. Tapi penuh angka. Angka-angka itu tidak berbau nasi. Tidak juga beraroma telur, susu, atau protein yang mestinya menjadi urusan utama Badan Gizi Nasional.
Yang tercium justru angka lain: Rp1,2 triliun.
Cerita ini tidak datang dari jalanan. Tidak juga dari demo mahasiswa. Ia datang dari dalam. Dari lorong-lorong sunyi birokrasi. Dari orang-orang yang melihat, tapi lama memilih diam.
Sampai akhirnya, nama itu disebut: proyek laptop dan jaringan.
Saya membaca rinciannya pelan-pelan. Seperti membaca laporan keuangan yang disembunyikan di balik istilah teknis. Anggaran dipecah. Rp500 miliar untuk jaringan. Rp300 miliar untuk laptop.
Teknik lama. Dipecah agar tidak terlihat besar. Atau agar tidak terlalu mengundang tanya.
Tapi justru di situlah pertanyaan lahir.
Kenapa harus dipecah?
Lalu saya berhenti di satu kalimat: biaya riil jaringan diperkirakan hanya Rp100 miliar.
Sisanya?
Rp400 miliar untuk “honor pengerjaan”.
Saya ulangi: honor pengerjaan.
Bukan pembangunan. Bukan infrastruktur. Tapi honor.
Saya terdiam.
Karena dalam birokrasi yang sehat, honor itu pelengkap. Bukan menu utama.
Nama lain ikut muncul: Perum Percetakan Uang Republik Indonesia.
Saya mengenalnya sejak lama. Tempat uang dicetak. Tempat negara menjaga simbol kedaulatan finansialnya.
Tapi kali ini, Peruri disebut dalam proyek laptop dan jaringan.
Saya bertanya dalam hati—dan mungkin publik juga: sejak kapan percetakan uang berubah menjadi perusahaan teknologi informasi?
Apakah ini diversifikasi? Atau justru deviasi?
Di tengah kabut itulah suara keras muncul. Tidak berbisik. Tidak diplomatis.
Datangnya dari Wilson Lalengke.
Nada bicaranya tegas. Bahkan cenderung meledak.
Ia tidak sedang memberi opini. Ia sedang menuduh.
Ia menyebut ini perampokan. Ia meminta penangkapan.
Sasarannya jelas: Dadan Hindayana.
Dan ia tidak berhenti di situ. Ia juga menyeret jajaran direksi Peruri.
Desakannya satu: Komisi Pemberantasan Korupsi harus bergerak.
Segera.
Saya tidak akan ikut berteriak. Tapi saya juga tidak bisa pura-pura tidak mendengar.
Karena ini bukan sekadar angka. Ini soal arah.
Lembaga yang seharusnya mengurus gizi—mengurus masa depan anak-anak—justru diseret ke pusaran proyek teknologi yang janggal.
Apalagi muncul dugaan: isu lain dimunculkan ke publik.
Sepeda motor.
Isu yang lebih “ramai”. Lebih mudah viral. Lebih cepat menyita perhatian.
Sementara yang sunyi—yang bernilai ratusan miliar—berjalan tanpa sorot lampu.
Kalau ini benar, maka ini bukan sekadar korupsi.
Ini rekayasa perhatian.
Saya teringat Thomas Hobbes. Ia pernah bilang: tanpa kontrol, kekuasaan bisa berubah jadi monster.
Hari ini, monster itu mungkin tidak lagi bertaring. Ia memakai dasi. Ia berbicara rapi. Ia menyusun anggaran.
Tapi tetap saja: ia makan.
Saya juga teringat Immanuel Kant. Ia percaya moral harus universal.
Bayangkan jika “honor Rp400 miliar” dijadikan norma.
Maka bukan hanya satu lembaga yang rusak.
Negara bisa runtuh pelan-pelan.
Dan John Locke pernah mengingatkan: kekuasaan itu titipan.
Begitu dikhianati, legitimasi ikut runtuh.
Saya tidak tahu seberapa jauh kebenaran semua ini.
Tapi saya tahu satu hal: angka sebesar itu tidak boleh dibiarkan mengendap dalam kabar angin.
Harus ada audit.
Harus ada penjelasan.
Dan jika benar ada pelanggaran, harus ada konsekuensi.
Cepat.
Karena jika tidak—
maka setiap program gizi, setiap bantuan makanan, setiap upaya memperbaiki masa depan anak-anak—
akan terasa pahit.
Bukan karena gizinya kurang.
Tapi karena kepercayaannya sudah hilang.
