LUGAS | JAKARTA — Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, resmi masuk dalam struktur Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia periode 2025–2030. Ia dilantik sebagai Wakil Sekretaris Koordinator Wilayah VI Sulawesi dalam seremoni yang berlangsung di Hotel Borobudur, Selasa, 14 April 2026.
Pelantikan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di tengah dorongan pemerintah pusat untuk memperkuat peran daerah pesisir dalam pembangunan ekonomi maritim nasional.
Struktur baru Aspekindo turut diisi sejumlah kepala daerah. Posisi Ketua Umum dipegang oleh Erlina, sementara Sekretaris Jenderal dijabat Safaruddin dan Bendahara Umum oleh M. Nur Arifin.
Antara Jabatan dan Tantangan Nyata
Masuknya Hengky dalam struktur Aspekindo menempatkan Pemerintah Kota Bitung dalam pusaran isu strategis nasional: pengelolaan wilayah pesisir, kesejahteraan nelayan, hingga tata kelola sumber daya laut.
Namun, jabatan organisasi bukan tanpa beban. Sejumlah persoalan klasik masih membayangi daerah pesisir:
Ketimpangan ekonomi nelayan
Konflik ruang laut dan pesisir
Tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya
Dalam forum yang sama, agenda seminar nelayan menyoroti persoalan tersebut, termasuk kebutuhan penguatan ekonomi berbasis kelautan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
Sinyal Politik Maritim
Kehadiran sejumlah tokoh nasional, seperti Syarif Abdullah dan Rokhmin Dahuri, memperlihatkan bahwa Aspekindo tidak sekadar forum administratif, tetapi juga ruang konsolidasi kebijakan maritim.
Bagi daerah seperti Bitung—yang selama ini dikenal sebagai salah satu simpul ekonomi kelautan di kawasan timur Indonesia—posisi ini membuka peluang sekaligus tekanan untuk menunjukkan hasil konkret.
Pernyataan Resmi: Harapan dan Realitas
Dalam pernyataannya, Hengky menyebut penunjukan ini sebagai momentum penting bagi daerah pesisir.
“Ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Ujian di Lapangan
Meski demikian, efektivitas peran Aspekindo kerap bergantung pada sejauh mana rekomendasi organisasi mampu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di daerah.
Penguatan sektor kelautan tidak hanya berbicara forum dan struktur, tetapi juga menyentuh hal-hal mendasar:
Akses nelayan terhadap permodalan
Infrastruktur pelabuhan dan distribusi
Kepastian hukum di wilayah pesisir
Di titik inilah, peran pejabat daerah dalam struktur Aspekindo akan diuji.
Pelantikan telah usai.
Namun pekerjaan sesungguhnya baru dimulai—di laut, di pesisir, dan di tengah kehidupan nelayan yang menunggu perubahan nyata.
