LUGAS | BITUNG — Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, praktik perjalanan dinas (perjadin) anggota DPRD Kota Bitung justru diduga kian tak terkendali. Alih-alih menunjukkan empati anggaran, sebagian wakil rakyat ditengarai menjadikan perjadin sebagai rutinitas—bahkan gaya hidup kekuasaan.
Sorotan ini menguat setelah Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut Sunny Rumawung, melontarkan desakan terbuka: Sekretaris DPRD (Sekwan) diminta membuka seluruh data perjalanan dinas anggota dewan periode 2025–2026 ke publik.
Desakan itu bukan tanpa dasar.
Puluhan Kali Perjalanan, Dalam Setahun Lebih
Dari penelusuran awal dan keterangan sumber, terdapat indikasi sejumlah anggota dewan melakukan perjalanan dinas keluar daerah dengan frekuensi tinggi—mencapai puluhan kali hanya dalam kurun 2025–2026.
Angka ini mengingatkan pada pola lama.
Pada periode 2022–2023, publik sempat dihebohkan dengan dugaan seorang anggota DPRD yang melakukan hingga lebih dari 70 kali perjalanan dinas dalam dua tahun.
Pertanyaannya:
apakah pola tersebut kembali berulang?
Jika iya, maka yang terjadi bukan sekadar pemborosan—melainkan potensi sistem yang dibiarkan tanpa koreksi.
Di Balik Tiket dan Hotel: Apa Outputnya?
Perjalanan dinas seharusnya berangkat dari kebutuhan kerja: studi banding, koordinasi, atau peningkatan kapasitas. Namun dalam banyak kasus, publik jarang—bahkan hampir tak pernah—mendapat laporan konkret hasil dari perjalanan tersebut.
Apa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan?
Apa dampak langsung bagi warga Bitung?
Apa ukuran keberhasilannya?
Ketiadaan transparansi ini menjadi celah paling gelap.
Tanpa indikator kinerja yang jelas, perjadin rawan berubah menjadi formalitas administratif—legal di atas kertas, namun minim manfaat di lapangan.
Efisiensi Anggaran yang Diabaikan
Ironi semakin terasa ketika pemerintah pusat dan daerah tengah mendorong efisiensi anggaran. Di saat banyak sektor publik harus berhemat, justru belanja perjalanan dinas diduga tetap tinggi.
Dalam konteks ini, perjadin bukan lagi sekadar pos anggaran.
Ia berubah menjadi simbol jarak antara wakil rakyat dan realitas rakyat.
“Ini bukan hanya soal angka, ini soal sensitivitas,” ujar seorang aktivis lokal. “Ketika rakyat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pejabat publik seharusnya memberi contoh penghematan, bukan sebaliknya.”
“Buka Data, Publik Menilai”
AMAK Sulut secara tegas menantang Sekwan DPRD Bitung untuk membuka seluruh data perjalanan dinas anggota dewan ke publik.
Langkah ini krusial.
Dari data tersebut, akan terlihat siapa yang paling sering melakukan perjalanan dinas—yang oleh publik mulai dijuluki sebagai “raja” dan “ratu” perjadin.
Lebih jauh, transparansi ini akan menguji satu hal mendasar:
apakah penggunaan uang rakyat benar-benar memenuhi asas manfaat, kepatutan, dan kewajaran?
Tanpa keterbukaan, semua klaim akan tetap berada di ruang abu-abu.
Potensi Penyimpangan: Dari Administratif ke Pidana
Dalam sejumlah kasus di berbagai daerah, praktik perjalanan dinas kerap beririsan dengan penyimpangan: mark-up biaya, perjalanan fiktif, hingga laporan kegiatan yang tidak sesuai fakta.
Jika indikasi serupa ditemukan, maka perkara ini bisa melampaui pelanggaran etik dan masuk ke ranah hukum.
Harapan kini diarahkan pada Kejaksaan Negeri (Kajari) yang baru, untuk berani mengusut dugaan perjadin jilid dua secara menyeluruh.
Bukan sekadar audit administratif, tetapi juga penelusuran substansi:
apakah perjalanan itu benar terjadi, dan apakah manfaatnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?
Cermin Kualitas Wakil Rakyat
Kasus ini pada akhirnya bermuara pada satu hal: kualitas representasi.
Rakyat memilih dengan harapan—bahwa mereka yang duduk di kursi dewan akan bekerja untuk kepentingan publik. Namun ketika anggaran lebih banyak terserap untuk mobilitas pejabat dibanding kebutuhan masyarakat, kepercayaan itu perlahan terkikis.
Perilaku yang diduga terjadi ini bukan sekadar tidak etis.
Ia mencederai mandat.
Dan di titik ini, publik Bitung dihadapkan pada kenyataan yang tak nyaman:
bahwa sebagian dari mereka yang dipilih, justru lebih sibuk mengurus kepentingan sendiri.
Transparansi menjadi pintu awal.
Penegakan hukum adalah ujian berikutnya.
Jika keduanya gagal, maka yang tersisa hanyalah satu:
kecewa yang terakumulasi—dan kepercayaan yang runtuh perlahan.
