LUGAS | BITUNG — Dinamika hubungan eksekutif dan legislatif kembali terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung Ke-21 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025-2026, yang digelar dalam agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bitung Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung Wali Kota Bitung, Hengky Honandar bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka, didampingi Sekretaris Daerah Kota Bitung Ignatius Rudy Theno.
Dalam forum resmi itu, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang menjadi catatan penting terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan selama tahun anggaran 2025. Rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga bentuk pengawasan politik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pemerintah Kota Bitung menegaskan bahwa rekomendasi DPRD akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program pembangunan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Wali Kota Hengky Honandar menyatakan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam menjaga arah pembangunan Kota Bitung tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Setiap rekomendasi yang diberikan tentu menjadi perhatian pemerintah. Ini bagian dari proses evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Honandar dalam rapat tersebut.
Paripurna LKPJ sendiri merupakan agenda tahunan yang memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Melalui forum ini, DPRD menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan, penggunaan anggaran, hingga capaian program pemerintah selama satu tahun berjalan.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan pembangunan yang merata, hasil rekomendasi DPRD diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen politik semata, melainkan benar-benar diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Pemerintah Kota Bitung pun menargetkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat demi menjaga stabilitas pembangunan serta mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.
