LUGAS | BITUNG — Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 kembali menggugah satu pertanyaan mendasar: sejauh mana komitmen pemerataan pendidikan benar-benar dijalankan, bukan sekadar diucapkan.
Pendidikan sejak lama ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Ia bukan hanya soal ruang kelas, kurikulum, atau angka partisipasi sekolah, melainkan menyangkut masa depan generasi yang akan menentukan arah Indonesia ke depan. Namun, realitas di lapangan kerap menunjukkan jurang antara idealisme dan implementasi.
Pemerintah Kota Bitung, dalam pernyataan resminya, menegaskan komitmen untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata. Sebuah janji yang terdengar normatif, tetapi sekaligus menjadi tolok ukur yang akan diuji publik. Sebab, inklusivitas tidak berhenti pada jargon, melainkan menyentuh akses nyata bagi anak-anak di wilayah pinggiran, keluarga kurang mampu, hingga mereka yang selama ini berada di luar sistem.
Kualitas pendidikan pun bukan sekadar soal infrastruktur atau seremonial program. Ia menuntut konsistensi pada peningkatan kapasitas tenaga pendidik, relevansi kurikulum, hingga keberanian mengevaluasi kebijakan yang tidak efektif. Tanpa itu, pendidikan hanya akan berjalan di tempat, sementara tantangan global bergerak cepat.
Momentum Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Ia menjadi ruang refleksi—bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan terbaik, dan setiap pemangku kepentingan memikul tanggung jawab yang tidak bisa ditunda.
Di titik inilah peran kolektif menjadi krusial. Pemerintah, sekolah, orang tua, hingga masyarakat luas tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pendidikan adalah kerja bersama, yang hasilnya tidak instan, tetapi menentukan wajah bangsa dalam jangka panjang.
Hari Pendidikan Nasional 2026, pada akhirnya, bukan sekadar perayaan. Ia adalah pengingat keras: komitmen yang diucapkan hari ini, akan diukur dari perubahan nyata yang dirasakan esok hari
