LUGAS | BITUNG – Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Sejahtera” Pelabuhan Bitung sukses menggelar agenda krusial Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku 2025 untuk Tahun Buku 2026. Pertemuan berskala besar ini dilangsungkan di Ruang S.H. Sarundajang, Kantor Wali Kota Bitung, Selasa (26/05/2026), dan dibuka langsung oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar.
Forum tahunan tersebut menjadi ruang evaluasi menyeluruh sekaligus penyusunan arah kebijakan koperasi yang menaungi ribuan tenaga kerja bongkar muat di kawasan pelabuhan Bitung. Di tengah dinamika industri kepelabuhanan dan tuntutan kesejahteraan pekerja, RAT kali ini dinilai bukan sekadar seremoni formal organisasi, melainkan arena penentu arah masa depan koperasi.
Usai pembukaan resmi, agenda RAT langsung bergerak ke pembahasan tingkat komisi. Forum dibagi dalam sejumlah kelompok kerja yang membedah program organisasi, penggunaan anggaran, hingga rekomendasi strategis anggota untuk pelaksanaan kebijakan koperasi ke depan.
Momentum penting dalam rapat tersebut dimulai ketika Sekretaris TKBM Kota Bitung, Abdul Gani Puhi, S.H., secara resmi menyerahkan tongkat estafet pimpinan sidang. Penyerahan mandat pimpinan rapat kepada Faisal Puhi dilakukan setelah lima orang pimpinan sidang terpilih naik ke panggung utama.
Begitu mengambil alih jalannya persidangan, Faisal Puhi langsung membuka ruang laporan pertanggungjawaban pengurus. Kesempatan pertama diberikan kepada Novri Suawa selaku Wakil Koperasi TKBM untuk memaparkan laporan kinerja organisasi di hadapan forum RAT.
Mengawali narasinya di podium, Novri menegaskan bahwa pelaksanaan RAT bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan amanat yuridis yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Dalam pemaparannya, Novri menggarisbawahi bahwa tata kelola finansial menjadi titik sentral dalam menggerakkan seluruh roda organisasi. Menurut dia, seluruh kebijakan pembiayaan dan penggunaan dana koperasi harus berpijak pada asas transparansi serta akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.
“Seluruh program yang dijalankan harus kembali pada tujuan utama koperasi, yakni kesejahteraan anggota,” ujarnya di hadapan peserta RAT.
Sebagai bukti pengelolaan yang diklaim berjalan sehat, pengurus memaparkan sejumlah program prioritas yang berhasil direalisasikan sepanjang tahun buku berjalan. Di antaranya program pembinaan mental spiritual pekerja serta kebijakan penyesuaian kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi anggota koperasi.
Di sektor operasional, Novri menyebut bidang bongkar muat tetap menjadi urat nadi utama pemasukan koperasi. Karena itu, pengelolaan tenaga kerja di pelabuhan harus dijalankan secara profesional agar tetap mampu menopang keberlangsungan organisasi di tengah tekanan ekonomi dan persaingan jasa kepelabuhanan.
Pengurus juga menyoroti dampak inflasi sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar 2,92 persen. Untuk menjaga stabilitas pendapatan anggota, koperasi menerapkan pola kerja inklusif melalui sistem pembagian giliran kerja yang diklaim lebih merata.
Langkah tersebut diperkuat melalui pendekatan persuasif kepada para mitra usaha dan pengguna jasa di kawasan Pelabuhan Bitung agar kesempatan kerja bagi anggota tetap terjaga secara adil.
Lebih jauh, pengurus periode 2025–2030 mengklaim telah membangun pola kerja berbasis deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas. Penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan disebut menjadi salah satu strategi utama koperasi dalam memperjuangkan kepentingan buruh bongkar muat.
Salah satu capaian yang disorot dalam forum RAT adalah keberhasilan memperjuangkan penyesuaian tarif ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan (OPP-OPT) di dermaga konvensional Pelabuhan Bitung sebesar 25 persen yang mulai diberlakukan sejak 1 Februari 2026.
Selain itu, nilai THR keagamaan anggota juga mengalami kenaikan dari Rp650 ribu menjadi Rp750 ribu. Bahkan, pimpinan regu kerja mendapat tambahan uang motivasi sebesar Rp1 juta.
Tak hanya menyentuh aspek material, koperasi juga mengalokasikan anggaran Rp130 juta untuk pembinaan mental dan spiritual pekerja melalui kegiatan hari-hari besar keagamaan.
Di sisi lain, pengurus turut memaparkan target jangka panjang berupa program pengadaan rumah layak huni bagi anggota koperasi. Program ini disebut menjadi prioritas strategis guna memperkuat stabilitas sosial dan kesejahteraan keluarga para buruh bongkar muat.
Usai laporan pengurus dibacakan, forum dilanjutkan dengan penyampaian laporan pengawasan oleh Sekretaris Pengawas, Hamka Yusuf. Dalam laporannya, Hamka memaparkan hasil audit internal per 31 Desember 2025 yang menunjukkan posisi keuangan koperasi berada dalam kondisi sehat.
Berdasarkan data yang dipaparkan, total aset Koperasi TKBM “Sejahtera” Pelabuhan Bitung tercatat mencapai Rp842.581.460. Dana cadangan berada pada angka Rp198.790.090, sementara dana pengurus tercatat sebesar Rp39.050.632.
Indikator positif juga terlihat dari capaian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun buku 2025 yang berhasil menyentuh angka Rp91.684.537. Nilai tersebut dinilai menunjukkan tren pertumbuhan yang kompetitif dibanding capaian tahun sebelumnya.
Pihak pengawas menyimpulkan secara umum pelaksanaan organisasi dan manajemen koperasi berjalan stabil serta tertib, meski masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disesuaikan mengikuti dinamika industri kepelabuhanan.
“Penyesuaian ini penting agar koperasi tetap mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan menjaga pertumbuhan keanggotaan aktif,” kata Hamka Yusuf.
Secara terpisah, Abdul Gani Puhi kembali menegaskan bahwa pelaksanaan RAT merupakan kewajiban organisasi yang tidak boleh diabaikan.
“Rapat anggota tahunan itu wajib dilaksanakan satu kali dalam satu tahun sebagai bentuk pemenuhan amanah konstitusi koperasi,” ujar Abdul Gani kepada awak media.
Menurut dia, RAT bukan hanya agenda administratif, melainkan ruang demokrasi anggota untuk menentukan arah kebijakan organisasi.
“Prinsip koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena itu kami membuka ruang demokrasi seluas-luasnya agar setiap keputusan benar-benar menyentuh kepentingan anggota,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa koperasi bukan milik pengurus, melainkan milik seluruh anggota.
“Koperasi ini milik anggota, bukan milik pengurus. Pengurus hanya diberi amanah untuk mengelola kesejahteraan anggota melalui koperasi tenaga kerja bongkar muat,” ujarnya.
Dalam pembahasan komisi, peserta RAT dibagi dalam dua kelompok utama. Komisi A membahas program kerja dan anggaran koperasi, sedangkan Komisi B fokus membedah rekomendasi anggota yang nantinya menjadi dasar keputusan organisasi sekaligus pedoman kerja pengurus ke depan.
“Hasil rekomendasi anggota nantinya menjadi keputusan bersama dan menjadi pedoman pengurus untuk melaksanakan program dalam sisa perjalanan tahun buku,” kata Abdul Gani.
Sementara itu, Ketua Koperasi TKBM “Sejahtera”, Amir Inaku Moputy, menegaskan bahwa fokus utama organisasi ke depan adalah peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme kerja anggota.
Ia mengingatkan seluruh anggota agar mampu beradaptasi dengan sistem pelabuhan modern tanpa meninggalkan nilai solidaritas yang selama ini menjadi fondasi utama koperasi.
Rangkaian RAT Koperasi TKBM “Sejahtera” Pelabuhan Bitung akhirnya ditutup sekitar pukul 16.00 WITA setelah seluruh agenda persidangan, pembahasan komisi, dan penyampaian rekomendasi organisasi rampung dilaksanakan.
