LUGAS | BITUNG — Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas terus menjadi fokus Pemerintah Kota Bitung di bawah kepemimpinan Hengky Honandar. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kehadiran Wali Kota bersama Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ign Rudi Theno, dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara.
Forum strategis tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pencegahan korupsi, sekaligus mendorong penguatan sistem pengawasan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor-sektor pelayanan publik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyimpangan.
Bagi Pemerintah Kota Bitung, tata kelola birokrasi yang sehat bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, penguatan integritas aparatur, transparansi pelayanan, hingga percepatan reformasi birokrasi terus menjadi prioritas pembangunan daerah.
Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Bitung dalam rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel.
Di tengah meningkatnya tuntutan keterbukaan publik, sektor pertanahan, tata ruang, hingga pelayanan perizinan menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, investasi, dan arah pembangunan daerah ke depan. Karena itu, penguatan koordinasi dengan KPK dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance.
Pemerintah Kota Bitung berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat diimplementasikan secara konkret melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, serta pembangunan budaya kerja birokrasi yang bersih dan melayani.
Dengan semangat kolaborasi dan integritas, Pemerintah Kota Bitung terus mendorong terciptanya pemerintahan modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menghadirkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.
