LUGAS | JAKARTA TIMUR — Upaya membangun pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif orang tua melalui komite sekolah. Semangat kolaborasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Sinkronisasi dan Sosialisasi Pendidikan (Roadshow FKKS Jakarta Timur Jilid 2) yang berlangsung di Auditorium SMA Negeri Unggulan MH Thamrin, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri unsur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kepala sekolah, komite sekolah, camat, dan lurah itu menjadi ruang dialog untuk menyelaraskan langkah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus menyosialisasikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Jakarta Timur Syamsul Bahri mengatakan, harmonisasi antara sekolah dan komite merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kemajuan pendidikan.
“Menindaklanjuti pertemuan harmonisasi komite dan sekolah pada 5 Juni lalu, apa pun yang kita usahakan harus bermuara pada kemajuan pendidikan di Jakarta Timur. FKKS hadir dan berbuat untuk kemajuan pendidikan serta masa depan anak bangsa,” ujar Syamsul.
Menurut dia, komite sekolah tidak boleh dipandang hanya sebagai pelengkap administrasi, melainkan mitra strategis sekolah dalam mendukung program pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko menekankan pentingnya kreativitas sekolah dan komite dalam mencari sumber pendanaan kegiatan tanpa membebani peserta didik maupun orang tua.
Ia mendorong sekolah membangun kemitraan dengan pihak ketiga melalui pendekatan creative finance untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan, termasuk kegiatan akhir tahun, pelepasan siswa, maupun perayaan kelulusan.
“Sekolah dan komite harus kreatif menggandeng pihak ketiga tanpa memungut biaya kepada siswa. Kegiatan pendidikan tetap dapat berjalan dengan baik jika dikelola melalui kolaborasi yang sehat dan transparan,” kata Sarjoko.
Selain membahas kemitraan sekolah dan komite, Sarjoko juga menjelaskan pelaksanaan SPMB 2026 yang dirancang lebih objektif, transparan, dan akuntabel.
Menurut dia, jalur penerimaan murid baru terdiri atas jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Pada jalur domisili, prioritas utama diberikan kepada calon murid yang berada dalam wilayah layanan sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok prioritas tertentu, sedangkan jalur mutasi diberikan kepada anak dari orang tua yang berpindah tugas maupun anak guru. Adapun jalur prestasi membuka kesempatan bagi siswa yang memiliki capaian akademik maupun nonakademik.
Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, Sarjoko juga mengingatkan pentingnya penguatan literasi digital bagi peserta didik. Berdasarkan informasi yang diterima dari aparat keamanan, terdapat sejumlah potensi kerawanan yang dapat muncul melalui penggunaan gawai dan media digital.
Karena itu, sekolah diharapkan menjadi ruang aman yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun karakter, daya kritis, dan kecakapan digital peserta didik.
“Sekolah harus menjadi ruang bagi anak-anak untuk berkreasi. Kita ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota dengan sekolah yang aman dan nyaman, sehingga sekolah benar-benar menjadi rumah kedua bagi putra-putri kita,” ujarnya.
Persoalan anak putus sekolah juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Sarjoko menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor hingga tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memastikan setiap anak kembali memperoleh layanan pendidikan.
“Tidak boleh ada anak kita yang tidak mendapatkan layanan pendidikan. Jika ada anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, maka lurah, camat, sekolah, dan masyarakat harus bersama-sama mengembalikan mereka ke bangku pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto menyoroti pentingnya pembinaan karakter peserta didik melalui komunikasi yang erat antara orang tua dan sekolah.
Menurut dia, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kemampuan sekolah membentuk karakter, disiplin, dan kepedulian sosial peserta didik.
Kusmanto juga menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus berjalan secara objektif dan akuntabel agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.
Selain itu, ia mengajak seluruh sekolah untuk terus menguatkan pendidikan lingkungan hidup melalui program pilah sampah yang telah berjalan di berbagai satuan pendidikan di Jakarta Timur.
Diskusi yang berlangsung hingga siang hari menunjukkan tingginya antusiasme peserta. Berbagai persoalan lapangan mengemuka, mulai dari kebutuhan guru, keberadaan sekolah swasta gratis, persoalan teknis jalur domisili, hingga regulasi pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong.
Beragam masukan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berpihak pada kepentingan anak.
Melalui forum sinkronisasi ini, pemerintah, sekolah, dan komite sekolah menegaskan kembali komitmen bersama bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan kolaborasi berkelanjutan. Harapannya, setiap anak di Jakarta Timur dapat memperoleh kesempatan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas demi menyongsong masa depan yang lebih baik.
