 |
| Demo tandingan massa pro pemerintah Prabowo (foto:x) |
Essai Mahar Prastowo
Saya selalu menganggap demonstrasi mahasiswa sebagai alarm negara.
Alarm itu berbunyi ketika para pejabat sudah terlalu lama berada di dalam ruangan berpendingin udara. Ketika laporan yang masuk ke meja mereka hanya berisi angka-angka baik. Ketika tepuk tangan lebih sering terdengar daripada kritik.
Tetapi sejarah menunjukkan: tidak semua pemerintah suka mendengar bunyi alarm.
Ada yang memilih mematikan alarm itu.
Ada pula yang memilih cara lain: menyalakan alarm tandingan.
Maka muncullah fenomena yang menarik dalam sejarah politik dunia: mahasiswa turun ke jalan menentang pemerintah, lalu pemerintah atau kelompok yang dekat dengan kekuasaan mengerahkan massa lain untuk melawan mahasiswa.
Apakah ini pernah terjadi?
Sering.
Bahkan di banyak negara.
Dan hampir selalu menjadi pertanda bahwa demokrasi sedang memasuki masa ujian.
Indonesia 1998: Pam Swakarsa
Kasus paling terkenal di Indonesia terjadi pada masa transisi setelah jatuhnya Presiden Soeharto.
Pada November 1998, ketika mahasiswa menekan pemerintahan Presiden B. J. Habibie agar melakukan reformasi lebih jauh dan menolak Sidang Istimewa MPR, muncul kelompok bernama Pam Swakarsa. Kelompok ini dikenal sebagai massa pro-pemerintah yang bertujuan menghadang demonstrasi mahasiswa. Sejumlah kajian menyebut kelompok itu digunakan agar aparat tidak berhadapan langsung dengan mahasiswa di jalanan.
Hasilnya?
Benturan sosial.
Mahasiswa merasa suara mereka sedang dilawan bukan dengan argumentasi, melainkan dengan mobilisasi massa.
Sejak saat itu istilah "massa tandingan" menjadi bagian dari memori politik Reformasi.
Padahal Reformasi 1998 sendiri lahir dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut perubahan politik setelah krisis ekonomi dan represi panjang Orde Baru.
Orde Baru: Mobilisasi Massa Sebagai Tradisi Politik
Jika ditarik lebih jauh, praktik menghadirkan massa pendukung sebenarnya bukan hal baru pada masa Orde Baru.
Pemerintahan Orde Baru sangat kuat dalam mengorganisasi dukungan melalui berbagai organisasi sosial, kepemudaan, profesi, hingga birokrasi.
Demonstrasi yang mengkritik pemerintah sering berhadapan dengan kelompok-kelompok yang mengklaim mendukung stabilitas nasional.
Bahasanya selalu sama.
"Menjaga ketertiban."
"Menjaga pembangunan."
"Menolak kekacauan."
Kalimat-kalimat yang terdengar baik.
Tetapi sering digunakan untuk mengerdilkan kritik.
Thailand: Kaos Merah vs Kaos Kuning
Thailand bahkan menjadikan massa tandingan sebagai fenomena politik permanen.
Pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dikenal sebagai Kaos Merah.
Penentangnya dikenal sebagai Kaos Kuning.
Setiap demonstrasi besar hampir selalu diimbangi demonstrasi lawan.
Jalan-jalan Bangkok berubah menjadi arena perebutan legitimasi.
Akibatnya demokrasi Thailand berulang kali tersandera konflik politik jalanan dan beberapa kali berujung kudeta militer.
Demokrasi tetap ada.
Pemilu tetap berjalan.
Tetapi stabilitas politiknya rapuh.
Venezuela: Ketika Negara Membelah Jalanan
Di Venezuela, pemerintahan Hugo Chávez dan penerusnya Nicolás Maduro kerap menghadapi demonstrasi besar oposisi.
Setiap kali oposisi turun ke jalan, kelompok pendukung pemerintah juga turun.
Kadang jumlahnya sama besar.
Kadang lebih besar.
Akibatnya jalanan berubah menjadi arena adu kekuatan.
Bukan lagi adu gagasan.
Demokrasi formal masih berlangsung.
Tetapi kepercayaan publik terhadap institusi negara menurun tajam.
Rusia: Demonstrasi dan Demonstrasi Balasan
Pada era Vladimir Putin, demonstrasi oposisi sering diimbangi dengan aksi kelompok pendukung pemerintah.
Pemerintah tidak selalu mengorganisasi secara langsung.
Namun keberadaan kelompok-kelompok loyalis yang siap turun ke jalan menciptakan pesan politik yang jelas:
"Negara tidak sendirian."
Masalahnya, ketika kekuasaan terlalu dominan dalam mengerahkan dukungan, ruang oposisi menjadi semakin sempit.
Apa Dampaknya Terhadap Demokrasi?
Di sinilah persoalan utamanya.
Demokrasi bukan soal siapa yang bisa mengumpulkan massa lebih banyak.
Demokrasi adalah kemampuan negara mendengar kritik tanpa harus membalasnya dengan pengerahan kekuatan sosial.
Ketika pemerintah menghadapi mahasiswa dengan argumen, dialog, dan kebijakan, demokrasi tumbuh.
Ketika pemerintah menghadapi mahasiswa dengan intimidasi, kriminalisasi, atau massa tandingan, demokrasi mulai mengalami kemunduran.
Para ilmuwan politik menyebut gejala ini sebagai democratic backsliding.
Kemunduran demokrasi tidak selalu dimulai dengan tank.
Tidak selalu dimulai dengan kudeta.
Sering kali dimulai dengan hal yang tampak sederhana:
kritik dianggap musuh.
Lalu lawan kritik itu bukan dijawab, tetapi dikerahkan untuk dibungkam.
Siapa yang Biasanya Menang?
Sejarah memberi jawaban menarik.
Hampir tidak ada pemerintahan yang benar-benar menang melawan mahasiswa dalam jangka panjang.
Mahasiswa mungkin kalah di jalan.
Dibubarkan.
Dipukul mundur.
Bahkan ditangkap.
Tetapi gagasan yang mereka bawa sering hidup lebih lama daripada kekuasaan yang sedang mereka lawan.
Demonstrasi mahasiswa tahun 1966 menjatuhkan Orde Lama.
Demonstrasi mahasiswa 1998 mengakhiri Orde Baru.
Karena itu, setiap kali melihat mahasiswa berhadapan dengan massa tandingan, saya selalu teringat satu pelajaran tua dalam politik:
Pemerintah yang percaya diri akan menjawab kritik dengan kebijakan.
Pemerintah yang mulai gelisah akan menjawab kritik dengan kekuatan.
Dan sejarah menunjukkan, ketika sebuah rezim lebih sibuk mengerahkan pendukung daripada mendengarkan penentang, biasanya yang sedang bermasalah bukan mahasiswanya.
Melainkan pemerintahnya.
Halte UKI Jakarta Timur, 17062016
