LUGAS | MAKASAR, JAKARTA TIMUR - Upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah dan pemerintah. Keterlibatan orang tua melalui komite sekolah menjadi salah satu unsur penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat, partisipatif, dan berkelanjutan.
Semangat itu mengemuka dalam kegiatan Roadshow Sinkronisasi Pendidikan yang diselenggarakan Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Jakarta Timur di Aula Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Selasa (2/6/2026). Kecamatan Makasar menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana roadshow yang akan digelar di 10 kecamatan se-Jakarta Timur sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara komite sekolah, kepala sekolah, dan pemerintah.
Roadshow tersebut merupakan tindak lanjut dari peluncuran Program Sinkronisasi Pendidikan Sekolah Jakarta Timur yang berlangsung pada 5 Mei 2026 di Aula Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Peluncuran program itu dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin.
Sekitar 150 peserta hadir dalam kegiatan di Makasar hari ini. Mereka terdiri atas pejabat tingkat provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan, 55 kepala sekolah dan komite sekolah, pengurus FKKS Jakarta Timur, serta pengurus FKKS Kecamatan Makasar.
Ketua FKKS Kecamatan Makasar Lusiawati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Dukungan datang dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Timur, Kecamatan Makasar, jajaran kelurahan, dunia usaha, pelaku UMKM, hingga para pengurus FKKS yang terlibat sejak tahap persiapan.
"Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama seluruh pemangku kepentingan yang peduli terhadap pendidikan. Semoga apa yang kita sumbangkan, baik waktu, tenaga, pikiran maupun materi, menjadi manfaat bagi dunia pendidikan dan bernilai ibadah," ujarnya.
Ketua Umum FKKS Jakarta Timur Syamsul Bahri menegaskan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara komite sekolah dan pihak sekolah. Menurut dia, masih terdapat kesalahpahaman yang menempatkan komite sekolah sebagai pihak yang berseberangan dengan kepala sekolah.
"Komite sekolah tidak pernah hadir untuk meminta dana. Kepala sekolah jangan melihat komite sebagai ancaman. Komite sekolah bukan bawahan kepala sekolah, tetapi mitra kerja yang memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan," kata Syamsul.
Ia mengatakan kegiatan sinkronisasi pendidikan ini digagas agar terbangun keselarasan dan keharmonisan antara pemerintah, kepala sekolah, serta komite sekolah. Melalui forum tersebut, berbagai persoalan pendidikan dapat dibahas bersama secara terbuka.
Syamsul juga berharap kehadiran Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Wilayah II yang baru, Horale Tua Simanullang, dapat memperkuat tata kelola pendidikan, khususnya dalam aspek administrasi dan kedisiplinan di wilayah Jakarta Timur II.
Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin memberikan apresiasi atas inisiatif FKKS yang dinilainya aktif membangun komunikasi antara orang tua, sekolah, dan pemerintah.
Menurut Munjirin, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga oleh komunikasi yang baik antara keluarga dan satuan pendidikan. Karena itu, keberadaan komite sekolah sebagai representasi orang tua memiliki peran strategis dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik.
"Para kepala sekolah jangan alergi terhadap masukan. Komite sekolah adalah representasi orang tua yang ingin putra-putrinya memperoleh pendidikan terbaik. Jembatan yang telah dibangun FKKS ini harus kita dukung bersama untuk kemajuan pendidikan di Jakarta Timur," ujarnya.
Munjirin juga mengajak seluruh unsur pendidikan untuk mendukung percepatan program wajib belajar 13 tahun. Ia berharap komite sekolah, guru, dan masyarakat turut membantu mengidentifikasi anak-anak yang belum mengakses pendidikan agar pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat.
"Pendidikan adalah hak setiap anak. Jika masih ada anak yang tidak sekolah di lingkungan sekitar kita, mari bersama-sama mencari penyebabnya dan mencarikan jalan keluarnya," katanya.
Selain isu pendidikan, Munjirin turut mengingatkan pentingnya Gerakan Pilah Sampah yang saat ini menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia berharap sekolah dapat menjadi ruang pembelajaran yang efektif dalam menanamkan budaya pengelolaan sampah sejak dini kepada peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menegaskan bahwa secara regulatif komite sekolah memang dibentuk melalui surat keputusan kepala sekolah. Namun, fungsi utama komite sekolah adalah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pendidikan.
"Komite sekolah dan kepala sekolah harus mempraktikkan kemitraan. Itu saja yang perlu dijalankan," ujar Nahdiana.
Nahdiana yang pernah menjabat kepala sekolah di lima sekolah di Jakarta Timur mengatakan bahwa komunikasi yang terbuka merupakan kunci utama dalam membangun sekolah yang maju.
Menurut dia, kepala sekolah harus membuka ruang dialog dengan komite sekolah karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan peserta didik memperoleh layanan pendidikan terbaik.
"Komite sekolah adalah supporting agent bagi sekolah. Semua keputusan penting sebaiknya dibicarakan bersama. Kepemimpinan sekolah bukan individual leader, melainkan collective collegial leader," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta H.M. Matsani menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk konsolidasi sosial yang penting dalam pembangunan pendidikan.
"Dalam perspektif Kesbangpol, kegiatan ini adalah upaya menjaga keguyuban, solidaritas, dan kekompakan. Pendidikan bukan hanya pekerjaan profesional, tetapi juga ikhtiar bersama untuk menyiapkan generasi penerus bangsa," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Wilayah II Horale Tua Simanullang menegaskan bahwa hubungan antara komite sekolah dan kepala sekolah merupakan hubungan koordinatif dan kemitraan, berbeda dengan hubungan kepala sekolah dan dinas pendidikan yang bersifat komando vertikal.
"Jangan sampai sekolah memiliki program dan kegiatan tetapi komite sekolah tidak mengetahuinya. Program kerja, perencanaan kegiatan, hingga pembiayaan perlu dikomunikasikan dengan baik agar tercipta transparansi dan kepercayaan," kata Horale.
Kegiatan yang dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Timur, camat kecamatan Makasar, lurah sekecamatan Makasar, kepala sekolah, dan pengurus komite sekolah tersebut menjadi penanda kuat bahwa peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
Di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan, forum sinkronisasi yang digagas FKKS Jakarta Timur menunjukkan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan kurikulum. Pendidikan juga tumbuh dari komunikasi yang sehat, kemitraan yang setara, serta kesediaan semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi demi masa depan anak-anak Jakarta Timur.
Melalui roadshow yang akan berlanjut di sembilan kecamatan lainnya, FKKS Jakarta Timur berharap semangat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua dapat semakin kuat sehingga cita-cita mewujudkan sekolah unggul dan pendidikan yang inklusif di Jakarta Timur dapat tercapai.
