Warga Kalimantan Barat audiensi ke Kemdikdasmen di Jakarta
LUGAS | Jakarta - Perwakilan masyarakat bersama sejumlah pejabat dinas pendidikan dari kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) di Jakarta pada Selasa (20/7/2026). Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan usulan percepatan program revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan di Kalimantan Barat dalam Tahun Anggaran 2026.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung C Kemdikdasmen, Jakarta Pusat, menjadi wadah penyampaian aspirasi mengenai kondisi infrastruktur pendidikan di berbagai daerah di Kalbar, khususnya wilayah pedalaman serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Delegasi memaparkan data kondisi sekolah yang memerlukan penanganan segera, mulai dari ruang kelas yang mengalami kerusakan berat, fasilitas sanitasi yang tidak layak, hingga keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
Perwakilan masyarakat Kalimantan Barat menyampaikan bahwa pemerataan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tersedianya fasilitas belajar yang aman dan layak.
"Kami hadir membawa aspirasi masyarakat, terutama sekolah-sekolah di wilayah pelosok Kalimantan Barat. Pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak bangsa. Revitalisasi sekolah bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat," ujar perwakilan delegasi.
Delegasi juga menjelaskan bahwa luasnya wilayah Kalimantan Barat serta tantangan geografis yang dihadapi menyebabkan banyak sekolah di daerah terpencil belum memperoleh perhatian optimal dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui program revitalisasi sekolah dinilai menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
Kemdikdasmen Lakukan Verifikasi Usulan
Menanggapi aspirasi tersebut, jajaran Kemdikdasmen menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan. Kementerian memastikan seluruh usulan beserta data yang disampaikan akan diproses melalui mekanisme verifikasi dan validasi berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kemdikdasmen juga menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat akan menjadi salah satu prioritas dalam program revitalisasi infrastruktur pendidikan Tahun Anggaran 2026, termasuk melalui skema pendanaan yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang telah memperoleh persetujuan DPR RI.
Pemerintah, lanjut pihak kementerian, terus berupaya memastikan anggaran pendidikan disalurkan secara tepat sasaran sehingga mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Sebagai penutup audiensi, delegasi Kalimantan Barat menyerahkan dokumen resmi berisi usulan dan peta sebaran sekolah yang memerlukan revitalisasi kepada Kemdikdasmen. Penyerahan dokumen tersebut menjadi simbol komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan kualitas sarana pendidikan.
Audiensi turut dihadiri Kepala BPNP Provinsi Kalimantan Barat Iwan Kurniawan, Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak Bowo, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Syarif Muhammad Firdaus, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah Riska Tania, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, perwakilan masyarakat Rudiansyah, Rae Fatullah, dan Achmad Pendi, serta pejabat dari Inspektorat, Tim Investigasi, Direktorat Kemdikdasmen, dan Tim Koordinator Pengaduan Masyarakat Sekretariat Wakil Presiden. (BT)
