LUGAS | JAKARTA — Sebuah surat resmi dari National Social Safety Nets Coordinating Office (NASSCO) Nigeria yang ditujukan kepada Lurah Kebon Pala, Dian Eka Harianti, menjadi awal dari sebuah perjumpaan lintas negara yang berlangsung di Jakarta Timur, Jumat (17/7/2026).
Meski surat tersebut ditujukan kepada Kelurahan Kebon Pala sebagai lokasi studi lapangan, kegiatan dipusatkan di Aula Kecamatan Makasar karena mampu menampung seluruh peserta. Pilihan lokasi itu tidak mengubah substansi kunjungan. Kebon Pala tetap menjadi objek pembelajaran karena dinilai memiliki praktik baik dalam pelayanan publik, perlindungan sosial, dan kolaborasi lintas sektor di tingkat masyarakat.
Delegasi dipimpin Olusanya Olubunmi, Permanent Secretary sekaligus Kepala Delegasi. Ia didampingi Olotu Joan Oluwafunmilola, National Program Coordinator, serta Bala Mohammed Dikko, Head of National Social Registry.
Rombongan tidak hanya berasal dari National Social Safety Nets Coordinating Office (NASSCO). Mereka juga terdiri atas pejabat Kementerian Keuangan Federal Nigeria, National Assembly, serta para State Focal/Desk Officers yang mewakili 36 negara bagian Nigeria dan Federal Capital Territory (FCT) Abuja. Komposisi delegasi ini menunjukkan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran nasional yang hasilnya diharapkan dapat diadaptasi di berbagai wilayah Nigeria.
Belajar dari Sistem Indonesia
Dalam forum tersebut, delegasi mempelajari bagaimana Indonesia membangun sistem perlindungan sosial melalui kolaborasi antarsektor, mulai dari pemerintah daerah, sektor kesehatan, sektor sosial, hingga partisipasi masyarakat.
Perhatian utama delegasi tertuju pada implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer.
Melalui pemaparan dr. Octoviana dan dr. Wiwi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dijelaskan bahwa CKG bukan sekadar memberikan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Program ini dirancang untuk mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini, memberikan edukasi kesehatan, dan memastikan masyarakat memperoleh tindak lanjut pelayanan sesuai kebutuhan.
Yang menarik perhatian delegasi bukan hanya substansi program tersebut, melainkan cara pelaksanaannya.
Pelayanan kesehatan tidak berjalan sendiri.
Kelurahan, kecamatan, puskesmas, kader kesehatan, PKK, RT/RW, serta berbagai unsur masyarakat bekerja bersama menjangkau warga hingga tingkat lingkungan.
PKH sebagai Instrumen Pembangunan Manusia
Delegasi juga mempelajari keterkaitan antara pelayanan kesehatan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat dari Kementerian Sosial yang menyasar keluarga miskin dan rentan. Namun, fungsi PKH tidak berhenti pada pemberian bantuan tunai. Melalui pendamping sosial, keluarga penerima manfaat didorong memenuhi komitmen di bidang kesehatan dan pendidikan, seperti pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, pemenuhan gizi, serta memastikan anak tetap bersekolah.
Pendamping PKH juga menjadi penghubung antara keluarga, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pemerintah sehingga bantuan sosial berkembang menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia.
Model integrasi inilah yang menjadi perhatian delegasi Nigeria.
Relevan bagi Reformasi Nigeria
Bagi Nigeria, pembelajaran tersebut memiliki arti strategis.
NASSCO merupakan lembaga Pemerintah Federal Nigeria yang bertanggung jawab mengembangkan sistem perlindungan sosial nasional melalui National Social Safety Nets Project (NASSP). Salah satu tugas utamanya adalah mengelola Nigeria Social Register (NSR), yaitu basis data nasional rumah tangga miskin dan rentan yang menjadi rujukan berbagai program bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan.
Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan Community-Based Targeting, yakni masyarakat dilibatkan untuk mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan sebelum diverifikasi oleh pemerintah. Pendekatan tersebut dinilai meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat.
Karena itu, delegasi tidak hanya mempelajari bagaimana bantuan diberikan, tetapi juga bagaimana pemerintah Indonesia menghubungkan data keluarga penerima manfaat dengan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.
Kolaborasi Lintas Sektor
Diskusi juga menghadirkan Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur, Agata Bayu Putra, yang menjelaskan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.
Selama forum berlangsung, komunikasi kedua negara difasilitasi oleh Esther Dangosu, pemudi Indonesia kelahiran Nigeria, penerjemah yang menjembatani dialog antara delegasi Nigeria dengan para narasumber Indonesia.
Melalui penerjemahan tersebut, berbagai pengalaman mengenai pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat dapat dipahami secara utuh oleh kedua belah pihak.
Kunjungan itu menunjukkan bahwa praktik-praktik pelayanan publik di tingkat kelurahan memiliki nilai pembelajaran yang melampaui batas negara.
Bagi delegasi Nigeria, Kebon Pala tidak hanya menjadi lokasi studi lapangan, tetapi juga contoh bagaimana data, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan partisipasi masyarakat dapat diintegrasikan menjadi sebuah sistem yang bekerja hingga tingkat komunitas.
Di tengah tantangan pembangunan yang dihadapi banyak negara berkembang, pengalaman sebuah kelurahan di Jakarta Timur menjadi bukti bahwa inovasi pelayanan publik dapat lahir dari pemerintahan yang paling dekat dengan warganya.
