LUGAS | JAKARTA — Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Suban Kesbangpol) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Angkatan I di Ruang Srigunting, Blok A Lantai 2 Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat kapasitas anggota FKDM sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat sejak dini.
Sebanyak 100 anggota FKDM dari berbagai kelurahan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan melalui metode tatap muka, ceramah, dan diskusi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas yang akan dilaksanakan dalam dua angkatan.
Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur Eliazer Hutapea, SE., MM. menjelaskan, penyelenggaraan Bimtek ini tujuan utamanya meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota FKDM sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini, meningkatkan akurasi deteksi berbagai potensi ancaman, serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah.
"Kami berharap momentum ini benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang berbagi ilmu, pengalaman, dan penguatan kompetensi anggota FKDM," ujarnya.
Eliazer menjelaskan, kegiatan deteksi dini seyogianya melibatkan berbagai unsur masyarakat. Namun, pada tahap awal ini peserta didominasi anggota FKDM agar mereka memiliki fondasi pemahaman yang sama mengenai kewaspadaan dini.
"Dari total 556 anggota FKDM Jakarta Timur, baru sekitar 290 orang yang mengikuti Bimtek. Sisanya akan mengikuti pelatihan pada angkatan berikutnya," katanya.
Ia menambahkan, penyelenggaraan Bimtek melibatkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi guna memperkaya wawasan peserta dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks.
Salah satu narasumber adalah Hartono Priadi Sastra, S.Sos., M.Psi.T., Agen Intelijen Ahli Madya pada Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) DKI Jakarta. Sementara jalannya diskusi dipandu anggota FKDM Kota Administrasi Jakarta Timur, Fuadi Zainal Muttaqin sebagai moderator.
Dalam paparannya, Hartono menekankan bahwa hakikat FKDM bukan sekadar forum yang dibentuk melalui regulasi, melainkan menjadi mata dan telinga negara yang berada paling dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, anggota FKDM merupakan social sensor atau sensor sosial yang bertugas membaca denyut kehidupan masyarakat, mengenali perubahan sosial, mencermati gejala, melakukan analisis awal, serta menyampaikan informasi secara objektif kepada pemerintah.
"FKDM bukan mencari-cari kesalahan masyarakat. Tugas utamanya adalah membaca dinamika sosial," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa anggota FKDM bukan aparat penegak hukum, bukan pula provokator maupun mediator utama dalam konflik. Peran mereka adalah menjadi early warning officer di tingkat masyarakat.
Hartono menjelaskan, keberhasilan deteksi dini sangat ditentukan oleh kemampuan mengumpulkan bahan, data, dan informasi secara sistematis. Informasi yang dihimpun harus diverifikasi, dianalisis, kemudian dilaporkan sesuai mekanisme sehingga mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
Dalam perspektif intelijen, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) sering kali muncul dari gejala-gejala kecil yang luput dari perhatian. Karena itu, anggota FKDM dituntut peka membaca perubahan situasi sosial, mulai dari meningkatnya ketegangan antarwarga, penyebaran hoaks, penyalahgunaan media sosial, potensi intoleransi, penyalahgunaan narkotika, hingga munculnya bibit-bibit konflik sosial.
Paradigma kerja FKDM, lanjut Hartono, harus sederhana namun disiplin, yakni "Lihat – Catat – Analisis Awal – Laporkan." Dengan pola tersebut, setiap informasi yang disampaikan memiliki nilai strategis sebagai peringatan dini bagi pemerintah.
Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Dr. Munjirin, S.Sos., M.Si, dalam sambutannya mengingatkan bahwa FKDM memiliki tugas strategis menjaga stabilitas wilayah.
Dengan nada berseloroh ia mengatakan, "FKDM bukan akronim Foto Kirim Duit Masuk." Menurutnya, FKDM adalah forum yang bekerja melakukan deteksi dini dan menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keamanan lingkungan.
Ia mengungkapkan, jumlah laporan kasus tawuran yang diterima Pemerintah Kota menunjukkan tren penurunan. Sepanjang tahun 2025 tercatat sekitar 105 kasus, sedangkan hingga Juli 2026 jumlahnya berkisar 17 hingga 20 kasus.
Penurunan tersebut, menurutnya, tidak lepas dari peran aktif anggota FKDM bersama pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya dalam memberikan edukasi kepada remaja mengenai dampak buruk tawuran.
Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah membangun komunikasi langsung dengan kelompok-kelompok remaja yang selama ini kerap terlibat konflik.
Wali Kota menceritakan pengalamannya mengumpulkan sejumlah kelompok yang dikenal sebagai "gangster", termasuk Gang Amerika dan Bajak, dalam sebuah pertemuan santai di sebuah kafe di kawasan Pondok Bambu.
"Awalnya hanya tiga kelompok yang saya ajak. Lama-lama menjadi sepuluh kelompok. Kami hanya ngobrol dari hati ke hati. Mereka ternyata senang karena merasa diperhatikan," ujarnya.
Dari pendekatan tersebut lahir program Ring Tinju sebagai wadah penyaluran energi dan pembinaan remaja melalui olahraga. Program yang telah berjalan di Pasar Rebo itu direncanakan diperluas ke Kampung Melayu melalui kolaborasi Pemerintah Kota, Polri, TNI, dan masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terbuka terhadap berbagai usulan dan kolaborasi masyarakat dalam menangani kenakalan remaja, karena penyelesaian persoalan sosial tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah.
Selain persoalan keamanan, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang identik dengan meningkatnya risiko kebakaran.
Ia mendorong FKDM ikut menyosialisasikan Gerakan Memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di lingkungan masyarakat, dan melibatkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk memberikan pelatihan penggunaan APAR kepada warga.
"Api tidak langsung menjadi besar. Kalau masih kecil dan dapat dipadamkan menggunakan APAR, berarti kita menyelamatkan diri sendiri sekaligus masyarakat sekitar," katanya.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah. Menurut Wali Kota, persoalan sampah harus dideteksi sejak dini karena dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik, baik antara warga dengan tempat penampungan sampah maupun antarwarga sendiri.
Ia mengingatkan pentingnya pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tentang pemilahan sampah dari sumber. Pemilahan harus dimulai dari tempat sampah terkecil, bahkan dari kotak makanan ringan yang digunakan dalam kegiatan perkantoran.
Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber menjadi kunci karena dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, meningkatkan nilai ekonomi sampah yang masih dapat didaur ulang, mencegah pencemaran lingkungan, sekaligus meminimalkan potensi konflik akibat penumpukan sampah. Pemerintah Kota sendiri telah menerapkan sistem tersebut sebagai teladan sebelum mengajak masyarakat melaksanakannya.
Melalui Bimtek ini, Pemerintah Kota berharap FKDM semakin profesional, adaptif, dan responsif dalam menjalankan fungsi deteksi dini. Dengan anggota yang mampu membaca denyut sosial masyarakat, melakukan analisis awal, serta menyampaikan laporan yang akurat, FKDM diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial di Jakarta Timur.
