 |
LUGAS | JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tetap menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 18 Agustus 2026, meski menghadapi sejumlah kendala sebelum aksi berlangsung.
Sebanyak 24 bus yang sebelumnya disewa untuk mengangkut peserta aksi disebut membatalkan pemesanan secara sepihak. Pembatalan itu diduga berkaitan dengan intervensi pihak tertentu. Selain itu, sebanyak 21 demonstran dilaporkan ditangkap sebelum sempat mengikuti aksi.
Kendala tersebut tidak menyurutkan langkah mahasiswa. BEM UI tetap membawa delapan tuntutan yang menyasar sejumlah persoalan politik, ekonomi, agraria, pembangunan, hingga kebebasan sipil.
Tuntutan pertama adalah menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam sektor agraria, BEM UI menuntut pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati. Mahasiswa juga meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat.
Pada sektor pembangunan, BEM UI meminta dilakukan evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka juga menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. BEM UI menolak pemusatan kekuasaan serta pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka mendesak pemerintah mengembalikan otonomi daerah.
Mahasiswa juga menyoroti penanganan bencana. Mereka meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat proses pemulihan di wilayah yang terdampak bencana.
Tuntutan terakhir menyasar keterlibatan aparat dalam ruang sipil. BEM UI mendesak pemerintah menghentikan tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan Yonif Teritorial Pembangunan (YON TP).
Delapan tuntutan tersebut menunjukkan bahwa aksi BEM UI tidak hanya berkutat pada isu kampus, tetapi melebar ke persoalan tata kelola kekuasaan, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, kebencanaan, hingga relasi antara negara dan ruang sipil.
Di tengah kendala transportasi dan penangkapan sejumlah peserta sebelum aksi, mahasiswa memilih tetap menyuarakan tuntutannya. Aksi itu menjadi salah satu bentuk kritik mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah dan kondisi demokrasi pada saat ini.
