LUGAS NEWS | YOGYAKARTA - MPR RI dan para mahasiswa Program Studi Magister Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarja Universitas Gadjah Mada, menggelar serap aspirasi. Dalam kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (29/8/2026) di Joglo Mina Padi Samberembe, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko memaparkan materi mengenai “Penguatan Sistem Demokrasi Substansi dan Etika Berbangsa”.
Dalam sambutannya, Singgih Januratmoko menekankan pentingnya peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Ia menyambut baik Kuliah Kerja Nyata (KKN) para mahasiswa magister Ketahanan Nasional, yang berupaya memperkuat ketahanan nasional di pedesaan.
“Wawasan kebangsaan dapat menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga setiap masalah yang kemudian menjadi pemicu konflik dapat diatasi lebih dini dan dengan kepala dingin. Artinya, wawasan kebangsaan menumbuhkan sikap mengutamakan kepentingan nasional ketimbang kelompok atau golongan,” papar Singgih.
Sebaliknya, kosongnya wawasan kebangsaan membuat masyarakat menjadi sangat mudah untuk marah dan menyelesaikan masalah dengan cara berkonflik, “Kita membutuhkan program dan sarana yang lebih besar untuk menanamkan wawasan kebangsaan kepada setiap warga. Wawasan kebangsaan tidak bisa lagi hanya menjadi hafalan pelajaran bagi anak sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, “Kesadaran mengenai Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus dipupuk. Agar bangsa yang terdiri dari berbagai ras dan suku bangsa serta agama ini bisa terus menyatu,” papar Singgih.
Sementara itu, pembicara serap aspirasi lainnya, Ketua Search and Rescue (SAR) Daerah Istimewa Yogyakarta) Brotoseno, mengatakan demokrasi di era Reformasi belum sepenuhnya berhasil menjawab persoalan berbangsa dan bernegara. Menurutnyaa, persoalan yang lebih mendasar adalah masih kuatnya oligarki di dalam partai politik dan berbagai sendi kehidupan bernegara.
“Pada era Reformasi, orang suka sekali menyalahkan sistem politik yang demokratis sebagai penyebab dari segala keterpurukan di negeri ini. Padahal, kita mengetahui betapa oligarki kekuasaan masih membelenggu partai-partai politik, sehingga mengganggu proses demokrasi, bahkan di dalam partai itu sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi kekayaan yang dinilai semakin memperlihatkan kuatnya konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu. Brotoseno merujuk kajian Prof Jeffrey Winters dari Northwestern University, Amerika Serikat, yang menggunakan data Capgemini dan Merrill Lynch mengenai kepemilikan aset warga Indonesia di luar negeri.
Dalam kajian tersebut, kata dia, sekitar 34.000 orang Indonesia tercatat memiliki aset sedikitnya 1 juta dolar AS yang ditempatkan di luar negeri pada 2004. Jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 39.000 orang pada 2007 dan 43.000 orang pada 2010. Kekayaan kumulatif 43.000 orang tersebut pada 2010 disebut mencapai sekitar 177 miliar dolar AS, dengan sekitar 93 miliar dolar AS ditempatkan di Singapura.
“Dengan uang mereka dapat melakukan segalanya, termasuk membeli suara pemilih melalui uang yang mereka gelontorkan lewat para politisi yang mereka bina atau dukung. Itulah wajah oligarki di Indonesia kini,” ujarnya.
Di tengah tantangan persaingan global yang semakin berat, Btoroseno menilai Indonesia membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kekayaan alam Indonesia yang besar, menurutnya, seharusnya dapat dikelola secara optimal untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.
