LUGAS | BITUNG — Kementerian PPN/Bappenas memilih Kota Bitung sebagai salah satu daerah percontohan penyusunan masterplan perkotaan dan sistem informasi data kebencanaan terintegrasi. Program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Bitung di Aula SH Sarundajang, Senin, 24 Agustus 2026.
Hadir Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, Direktur Tata Ruang Perkotaan, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Dodi Virgo beserta jajaran, Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Sekretaris Daerah Ir. Ignatius Rudy Tenoh, ST, MT, Kepala BPS Kota Bitung Carlos Siburian, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Medrilzam mengatakan Bitung dipilih karena memiliki karakter yang tidak banyak dimiliki kota lain di Indonesia. Hampir separuh wilayahnya merupakan kawasan konservasi, sementara kota ini juga memiliki kawasan industri, potensi pariwisata, sumber daya alam dan posisi strategis secara regional maupun internasional. Karena itu, penyusunan masterplan tidak cukup hanya melihat pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan ancaman bencana. Bappenas juga akan mendorong penggunaan data spasial dan pendekatan berbasis sains agar dokumen tersebut menjadi instrumen kebijakan, bukan sekadar dokumen administratif.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Menurut dia, sistem satu data akan membantu pemerintah membaca kondisi masyarakat secara lebih akurat, mulai dari tingkat kemiskinan, kesejahteraan hingga perkembangan perekonomian. “Dengan satu data ini, kita lebih gampang mendeteksi kondisi masyarakat sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat. Kami berterima kasih dan memberikan dukungan penuh terhadap program ini,” kata Hengky. Ia berharap kolaborasi Bappenas, pemerintah kota, perangkat daerah dan perguruan tinggi dapat menghasilkan model perencanaan yang kemudian bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
Sekretaris Daerah Kota Bitung Ignatius Rudy Tenoh menilai penyusunan masterplan perlu diselaraskan dengan dokumen tata ruang dan perencanaan yang telah dimiliki pemerintah kota. Ia juga menyoroti pentingnya pembaruan data spasial, termasuk peta dasar skala 1:5.000, untuk membaca perubahan pola ruang secara lebih detail. “Kami berharap ada kolaborasi dalam penyusunan peta dan pemutakhiran data, sehingga informasi yang sudah dimiliki pemerintah kota bisa saling melengkapi dengan sistem data yang dikembangkan Bappenas,” ujar Rudy. Menurut dia, integrasi data akan membantu pemerintah ketika harus menentukan lokasi dan prioritas pembangunan.
Dari sektor kelautan, Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung Sadat Minabari mengingatkan bahwa karakter pesisir harus menjadi bagian penting dalam masterplan. Delapan kecamatan di Bitung memiliki wilayah pesisir, dengan 23 pulau dan garis pantai sekitar 162,6 kilometer. “Pendekatannya jangan hanya ketika bencana sudah terjadi. Kita membutuhkan pengurangan risiko berbasis ekosistem, infrastruktur dan masyarakat,” kata Sadat. Ia menilai ancaman erosi, kerusakan serta pencemaran pesisir akibat aktivitas industri maupun masyarakat perlu dipetakan sejak awal agar kebijakan pembangunan tidak memperbesar risiko bagi warga yang bermukim di kawasan pesisir.
Medrilzam mengatakan penyusunan masterplan akan berjalan beriringan dengan pembangunan sistem satu data kota. Data yang selama ini tersebar di berbagai instansi akan diintegrasikan sehingga pemerintah memiliki basis informasi yang lebih cepat dan akurat ketika terjadi bencana maupun saat menyusun kebijakan pembangunan. Peta dasar skala 1:5.000 dinilai dapat menjadi fondasi penting karena memungkinkan pemerintah memetakan bangunan, penduduk, fasilitas publik dan berbagai atribut wilayah secara lebih rinci.
Rapat tersebut menjadi langkah awal kolaborasi Bappenas dan Pemerintah Kota Bitung dalam menyusun arah pembangunan jangka panjang yang berbasis data, tangguh terhadap bencana dan tetap menjaga kawasan konservasi. Tantangannya adalah memastikan masterplan dan sistem data itu tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan benar-benar digunakan sebagai alat pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Bagi Bitung, kota yang bertumpu pada industri, pesisir, konservasi dan pariwisata, ketepatan membaca data akan menentukan seberapa jauh pertumbuhan kota dapat berjalan tanpa mengorbankan lingkungan dan keselamatan warganya.
