LUGAS | BITUNG — Pelantikan pengurus bukan garis akhir. Pemerintah Kota Bitung justru menaruh harapan agar tiga organisasi yang baru dikukuhkan mampu menerjemahkan mandat kelembagaan menjadi kerja nyata di tengah masyarakat.
Pesan itu disampaikan Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC ABPEDNAS Kota Bitung, DPC Srikandi Jaga Desa Kota Bitung, dan DPC ASLINMAS Kota Bitung, Senin, 31 Agustus 2026.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 Wita tersebut berlangsung di Ruang S.H. Sarundajang, Kantor Wali Kota Bitung. Hadir dalam agenda itu unsur Forkopimda Kota Bitung, jajaran pengurus DPD ketiga organisasi tingkat Sulawesi Utara, serta para pengurus DPC yang dilantik.
Hengky mengatakan pelantikan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperbesar kontribusi ketiganya bagi masyarakat.
“Momentum ini merupakan langkah penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran nyata di tengah masyarakat,” kata Hengky.
Ia mengatakan masing-masing organisasi memiliki ruang pengabdian yang berbeda. ABPEDNAS diharapkan memperkuat kapasitas dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi representasi masyarakat, pengawasan, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Srikandi Jaga Desa diharapkan menjadi kekuatan perempuan dalam memperkuat ketahanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk mendukung pembangunan desa dan kelurahan.
Sementara ASLINMAS diarahkan berkontribusi dalam mendukung ketenteraman, ketertiban, keamanan, serta perlindungan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Namun bagi Hengky, fungsi tersebut tidak boleh berhenti dalam dokumen organisasi.
“Kami berharap ketiga organisasi ini tidak hanya aktif secara administratif, tetapi benar-benar hadir, bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta para pengurus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bitung, aparat penegak hukum, TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat.
Menurut Hengky, organisasi yang berada dekat dengan masyarakat memiliki posisi penting untuk menangkap dinamika sosial dari tingkat paling bawah. Karena itu, kerja organisasi harus diarahkan untuk memperkuat partisipasi warga sekaligus ikut menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan harmonis.
Bukan Sekadar Jabatan
Hengky juga menekankan bahwa jabatan dalam organisasi bukan sekadar posisi struktural.
Para pengurus yang baru dilantik, kata dia, harus melihat kepercayaan tersebut sebagai amanah untuk bekerja dan mengabdi.
“Menjadikan amanah ini sebagai kesempatan untuk mengabdi, bukan sekadar memegang jabatan; membangun, bukan sekadar berbicara; dan memberikan solusi, bukan menambah persoalan,” kata Hengky.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., atas perhatian dan dukungan terhadap penguatan ketiga organisasi tersebut.
Menurut Hengky, kehadiran Kajati Sulut dalam momentum pelantikan menjadi bagian dari dorongan untuk membangun organisasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, kehadiran unsur penegak hukum dalam kegiatan tersebut juga memperlihatkan pentingnya membangun ruang kolaborasi antara organisasi masyarakat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, terutama dalam upaya pencegahan persoalan sosial dan hukum dari tingkat bawah.
Menjadi Mitra Pemerintah
Hengky berharap ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa dan ASLINMAS Kota Bitung tidak menjadi organisasi yang berjalan sendiri-sendiri.
Ketiganya diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat keberdayaan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang lebih merata.
“Selamat bekerja, selamat mengabdi dan selamat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Bitung,” ujar Hengky.
Ia menutup pesannya dengan mengajak seluruh pengurus bergerak bersama dalam semangat harmonisasi menuju Bitung yang lebih maju.
Bagi Pemerintah Kota Bitung, pelantikan tersebut bukan sekadar bertambahnya struktur organisasi di tingkat daerah. Tantangannya justru berada setelah seremoni berakhir: bagaimana mandat organisasi diterjemahkan menjadi kehadiran yang terasa di tengah masyarakat.
Sebab, semakin dekat sebuah organisasi dengan masyarakat, semakin besar pula tuntutan agar keberadaannya menghasilkan kerja yang terukur—bukan sekadar nama, jabatan, dan struktur kepengurusan.
