LUGAS | JAKARTA — Wali Kota Bitung Hengky Honandar bersama jajaran Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) menemui jajaran pejabat teknis Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin, 28 September 2026.
Pertemuan di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, itu membahas mekanisme alokasi program strategis yang sebelumnya telah diusulkan ASPEKSINDO untuk daerah kepulauan dan pesisir.
Agenda tersebut menjadi bagian dari tahapan lanjutan setelah ASPEKSINDO menyampaikan dokumen program serta daftar daerah yang diusulkan sebagai penerima manfaat kepada KKP.
Pertemuan tidak berhenti pada koordinasi umum. Pembahasan diarahkan pada aspek teknis, terutama bagaimana program yang telah diusulkan dapat dialokasikan dan ditindaklanjuti bagi daerah yang memiliki karakteristik kepulauan dan pesisir.
Kehadiran Hengky Honandar dalam forum tersebut menempatkan Bitung sebagai salah satu daerah yang ikut menyuarakan kepentingan pemerintah daerah kepulauan dan pesisir dalam pembahasan bersama pemerintah pusat.
Sebelumnya, melalui surat Nomor 135/A/ASPEKSINDO/IX/2026 tertanggal 23 September 2026, ASPEKSINDO menyatakan dokumen program dan daftar usulan daerah penerima manfaat telah disampaikan sebagai bentuk kesiapan dalam pelaksanaan program.
Surat tersebut ditujukan untuk agenda audiensi dan koordinasi program strategis bersama jajaran pejabat teknis Biro Perencanaan KKP. Dewan Pengurus Daerah ASPEKSINDO juga diminta hadir untuk memberikan masukan dalam pembahasan.
Namun, dokumen undangan itu belum merinci jenis program, besaran alokasi, maupun kepastian daerah yang akan ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Karena itu, pertemuan teknis bersama KKP menjadi tahap penting untuk memperjelas skema, mekanisme alokasi, serta tindak lanjut terhadap program yang telah diusulkan.
Bagi Bitung, pembahasan tersebut berkaitan langsung dengan posisi kota sebagai wilayah pesisir dan salah satu kawasan yang memiliki aktivitas kelautan, perikanan, serta kepelabuhanan.
Forum ASPEKSINDO menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat, sekaligus memastikan usulan program tidak berhenti pada dokumen perencanaan.
Ketua Umum ASPEKSINDO yang juga Bupati Mempawah, Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., dan Sekretaris Jenderal ASPEKSINDO yang juga Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S.Sos., M.Sp., menandatangani surat agenda audiensi tersebut.
Hasil pembahasan dengan KKP selanjutnya menjadi pijakan untuk melihat arah alokasi dan tindak lanjut program strategis bagi daerah kepulauan dan pesisir, termasuk daerah yang telah masuk dalam daftar usulan ASPEKSINDO.
