LUGAS | BITUNG — Kota Bitung genap berusia 36 tahun. Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,67 persen, Pemerintah Kota Bitung masih menghadapi pekerjaan rumah serius: tingkat pengangguran terbuka pada 2025 mencapai 7,35 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 4,85 persen.
Persoalan tersebut menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung dalam rangka memperingati HUT ke-36 Kota Bitung, Senin (12/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bitung Fivi Janet Ganap, S.E., dan dihadiri Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, S.Sos., jajaran Forkopimda, anggota DPRD, pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda serta insan pers.
Dalam sambutannya, Hengky mengatakan perjalanan 36 tahun Kota Bitung merupakan hasil kerja keras, perjuangan dan pengabdian banyak pihak. Menurut dia, kemajuan yang dinikmati saat ini tidak terlepas dari jasa para pendahulu dan masyarakat yang telah meletakkan fondasi pembangunan kota.
“Tanggung jawab kita sekarang adalah menjaga, melanjutkan, dan meningkatkan apa yang telah dibangun demi masa depan yang lebih baik,” kata Hengky.
Ia menyebut ekonomi Kota Bitung pada 2025 tumbuh 6,67 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara maupun nasional. Pertumbuhan tersebut antara lain didorong sektor pariwisata, konsumsi domestik dan industri pengolahan.
Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia Kota Bitung meningkat dari 76,90 pada 2024 menjadi 77,57 pada 2025. Ketimpangan pendapatan juga membaik, ditandai dengan turunnya rasio Gini dari 0,374 menjadi 0,36. Sementara inflasi Kota Bitung pada 2025 tercatat 1,5 persen.
Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat. Hengky menyoroti tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di angka 7,35 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 4,85 persen.
Karena itu, Hengky menegaskan pertumbuhan ekonomi harus dikonversi menjadi kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi harus terus kita dorong agar mampu menciptakan lapangan kerja dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan daerah, realisasi Pendapatan Asli Daerah hingga 30 September 2026 disebut telah mencapai sekitar Rp88,821 miliar, atau 84,82 persen dari target Rp104 miliar. Hengky menyebut capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, terutama di tengah efisiensi anggaran.
Bitung juga mencatat sejumlah prestasi. Salah satunya dalam implementasi Program 3 Juta Rumah 2026 Regional Sulawesi, yang membuat Bitung memperoleh insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dan 200 kuota bedah rumah. Penghargaan lain disebut diraih dalam bidang pengelolaan barang milik daerah, pelayanan publik kelautan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pendidikan dan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, sambutan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, yang dibacakan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara Dr. Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H., menegaskan bahwa HUT ke-36 Bitung bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum tersebut dinilai penting untuk melihat kembali perjalanan sejarah sekaligus menentukan arah pembangunan kota ke depan.
Gubernur mengingatkan bahwa Bitung memiliki sejarah panjang sebagai kawasan perkotaan dan pelabuhan strategis. Bitung ditetapkan sebagai Kota Administratif pada 10 April 1975 dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung pada 10 Oktober 1990.
“Tugas kita hari ini bukan hanya menikmati hasil pembangunan yang telah ada, tetapi juga memastikan bahwa apa yang kita kerjakan sekarang dapat menjadi warisan yang baik bagi generasi yang akan datang,” demikian pesan Gubernur Sulut.
Memasuki usia ke-36, tantangan Bitung bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan. Pemerintah dituntut memastikan angka pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM dan berbagai penghargaan benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan harus membuka lapangan kerja, pembangunan harus semakin merata, dan kemajuan kota harus berujung pada kesejahteraan warga.
