Rapat dipimpin Raja Maroko, Yang Mulia Mohammed VI, didampingi Putra Mahkota Moulay El Hassan. Berdasarkan keterangan resmi Kantor Kerajaan sebagaimana disampaikan dalam bahan laporan, pertemuan tersebut membahas dan menyetujui arah kebijakan umum serta prioritas utama anggaran negara untuk 2027.
Pemerintah Maroko mengarahkan kebijakan fiskal tahun depan pada lima agenda utama: perlindungan daya beli dan penguatan jaminan sosial, pembukaan akses kerja bagi generasi muda, percepatan pembangunan wilayah, penguatan kedaulatan strategis, serta peningkatan daya saing ekonomi.
Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara Maroko (PERSISMA), Wilson Lalengke, mengapresiasi arah kebijakan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan anggaran bukan semata-mata angka pertumbuhan atau besarnya dana yang dialokasikan, melainkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat hingga ke wilayah paling terpencil.
“Arah kebijakan anggaran 2027 yang dicanangkan oleh Pemerintah Maroko di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja Mohammed VI mencerminkan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan berkeadilan,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta pada Minggu (18/10/2026).
Ekonomi Tumbuh, Tantangan Pemerataan Menanti
Dalam pemaparan pemerintah, ekonomi Maroko diperkirakan tumbuh 4,7 persen pada 2026. Inflasi disebut berada pada level 0,7 persen, sementara defisit anggaran diproyeksikan mencapai 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Angka-angka tersebut menggambarkan fondasi makroekonomi yang relatif terjaga. Namun, capaian makroekonomi tetap perlu diterjemahkan menjadi hasil yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari daya beli yang lebih kuat hingga tersedianya layanan publik yang berkualitas.
Di sinilah tantangan utama anggaran 2027 berada. Pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal tidak berhenti pada perencanaan dan target, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga di berbagai lapisan masyarakat.
Prioritas pertama adalah memulihkan daya beli sekaligus memperkuat perlindungan sosial. Agenda ini mencakup reformasi struktural pasar dan harga mulai 2027, perluasan jaminan kesehatan berkelanjutan, peningkatan bantuan sosial langsung, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan publik, serta kelanjutan program bantuan perumahan langsung.
Arah tersebut menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan kemampuan pemerintah menjaga agar bantuan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Pemuda Jangan Hanya Menjadi Objek Kebijakan
Agenda kedua berfokus pada perluasan akses generasi muda terhadap pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak.
Pemerintah merencanakan program nasional terpadu periode 2027–2031 yang menghubungkan pelatihan keterampilan dengan inkubasi usaha, akses pembiayaan, skema penjaminan, dan akses pasar.
Pendekatan terintegrasi ini penting karena persoalan pengangguran pemuda tidak cukup diselesaikan melalui pelatihan semata. Keterampilan harus terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, kesempatan berwirausaha, dan akses terhadap modal serta pasar.
Wilson Lalengke menilai manfaat pembangunan harus dirasakan langsung oleh generasi muda melalui terbukanya kesempatan kerja dan meningkatnya akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.
Dengan demikian, pemuda tidak cukup ditempatkan sebagai penerima program. Mereka harus memperoleh ruang untuk mengembangkan kemampuan, membangun usaha, dan berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Dana 25 Miliar Dirham dan Ujian Pembangunan Daerah
Prioritas ketiga menyangkut percepatan desentralisasi dan pembangunan wilayah. Dalam rancangan kebijakan tersebut, pemerintah menjadwalkan alokasi 25 miliar dirham untuk mendukung program pembangunan wilayah terpadu generasi baru.
Agenda ini juga mencakup penataan pembagian kewenangan regional dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Besarnya alokasi anggaran tersebut membuka peluang untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Namun, besaran dana saja tidak menjamin keberhasilan. Transparansi penggunaan anggaran, ketepatan prioritas, kesiapan pelaksana, dan pengawasan hasil tetap menjadi faktor penentu.
Pemerataan juga harus dipahami sebagai persoalan distribusi manfaat, bukan sekadar pembagian anggaran secara administratif. Wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan kesempatan kerja membutuhkan perhatian berdasarkan kebutuhan nyata masyarakatnya.
Wilson secara khusus berharap program pembangunan regional tersebut menjangkau kawasan Sahara Maroko di bagian selatan Kerajaan.
“Pembangunan yang inklusif adalah kunci utama penguatan stabilitas nasional. Kami berharap kebijakan alokasi anggaran regionalisasi sebesar 25 miliar dirham serta penguatan ketahanan air, pangan, dan energi ini terakomodasi secara merata hingga ke wilayah Sahara. Dampak positifnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat lokal dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja bagi pemuda, serta akses pendidikan dan kesehatan yang memadai,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menegaskan satu tuntutan mendasar: masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan harus memperoleh kesempatan pembangunan yang setara. Keberhasilan kebijakan regionalisasi semestinya dapat diukur melalui perubahan konkret dalam kualitas hidup warga, bukan hanya melalui nilai investasi atau jumlah proyek yang diumumkan.
Kedaulatan Air, Energi, Pangan, dan Digital
Prioritas keempat diarahkan pada penguatan kedaulatan strategis Maroko, terutama dalam sektor air, energi, pangan, dan digital.
Pemerintah menempatkan ketahanan air, energi terbarukan, pengembangan hidrogen hijau, pembangunan infrastruktur gas, ketahanan pangan, dan penguatan kedaulatan digital sebagai bagian dari agenda jangka panjang.
Kebijakan tersebut penting di tengah meningkatnya tekanan global terhadap rantai pasok, kebutuhan energi, ketersediaan pangan, dan penguasaan teknologi.
Kemandirian strategis tidak hanya menyangkut kemampuan memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga kesiapan menghadapi gangguan pasokan dan perubahan ekonomi global.
Meski demikian, agenda besar tersebut perlu dijalankan dengan perencanaan yang terukur, pembiayaan yang berkelanjutan, serta perhatian terhadap akses masyarakat. Ketahanan nasional akan lebih kuat apabila manfaat pembangunan strategis turut dirasakan oleh rumah tangga, petani, pelaku usaha, dan komunitas lokal.
Investasi Swasta dan UMKM Jadi Penggerak Ekonomi
Pilar kelima berorientasi pada pembangunan ekonomi yang kompetitif dengan tetap menjaga stabilitas fiskal.
Pemerintah berencana mendorong investasi swasta melalui Piagam Investasi, mereformasi pusat investasi regional, dan memberikan dukungan khusus kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat aktivitas usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperluas penciptaan lapangan kerja. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kemudahan berusaha, akses pembiayaan, kepastian regulasi, dan kemampuan UMKM menembus pasar yang lebih luas.
Stabilitas fiskal juga harus dijaga agar pembiayaan program sosial dan pembangunan tidak mengabaikan keberlanjutan keuangan negara. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara investasi jangka panjang, perlindungan sosial, dan disiplin anggaran.
Pembangunan Harus Memperluas Kemampuan Rakyat
Arah kebijakan anggaran Maroko tersebut dapat dibaca melalui pendekatan pembangunan yang tidak semata-mata mengukur keberhasilan dari pertumbuhan produk domestik bruto.
Ekonom dan filsuf Amartya Sen, melalui Capability Approach, menekankan pentingnya memperluas kemampuan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Dalam perspektif ini, akses terhadap pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan kesempatan ekonomi merupakan unsur penting pembangunan.
Sementara itu, pemikiran John Rawls tentang Justice as Fairness menempatkan keadilan sebagai prinsip dalam menata institusi dan distribusi manfaat sosial. Kebijakan publik yang adil harus memberikan perhatian serius kepada kelompok yang paling kurang beruntung.
Kedua pendekatan tersebut relevan sebagai kerangka untuk menilai kebijakan anggaran: apakah pertumbuhan ekonomi memperluas kesempatan masyarakat, dan apakah pembangunan menjangkau warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses?
Dalam konteks Maroko, pertanyaan itu menjadi penting ketika pemerintah mendorong penguatan perlindungan sosial sekaligus mengalokasikan dana untuk pembangunan regional. Keberhasilan agenda tersebut harus terlihat dari meningkatnya kualitas layanan publik, bertambahnya kesempatan kerja, serta semakin luasnya akses terhadap kebutuhan dasar.
Hasil Nyata Menjadi Ukuran Keberhasilan
Apresiasi Wilson Lalengke terhadap arah kebijakan anggaran Maroko 2027 membawa satu pesan penting: perencanaan yang komprehensif harus diikuti pelaksanaan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan indikator hasil yang dapat dievaluasi publik. Terutama untuk program pembangunan regional, keterlibatan masyarakat lokal menjadi penting agar kebijakan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Bagi kawasan Sahara Maroko, harapan terhadap pemerataan pembangunan mencakup akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, air, energi, serta peluang ekonomi bagi generasi muda.
Pada akhirnya, anggaran negara bukan sekadar dokumen fiskal. Anggaran merupakan instrumen untuk menentukan prioritas, mendistribusikan sumber daya, dan mengukur tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
Arah kebijakan Maroko menuju 2027 menawarkan peluang untuk memperkuat pertumbuhan sekaligus keadilan sosial. Namun, keberhasilannya akan ditentukan oleh satu ukuran utama: sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan merata di seluruh wilayah Kerajaan.(PERSISMA/Red)
