.jpg)
LUGAS | Jakarta - Kebijakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemehaj) membatasi penerbitan izin baru bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji hingga 2027 mendapat dukungan dari Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (BERSATHU). Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu diiringi langkah pembenahan menyeluruh terhadap perusahaan penyelenggara yang telah mengantongi izin operasional.
Ketua Harian DPP BERSATHU, Farid Aljawi, menilai kebijakan moratorium tersebut dapat menjadi momentum penting untuk menata ekosistem industri perjalanan ibadah haji dan umrah agar lebih sehat, profesional dan berorientasi pada perlindungan jamaah.
Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Farid mengatakan bahwa pembatasan penerbitan izin baru sebaiknya tidak hanya dimaknai sebagai penghentian sementara penambahan perusahaan, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kondisi riil penyelenggara yang selama ini telah beroperasi.
Menurutnya, jumlah perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah saat ini mencapai sekitar 3.700 perusahaan, sementara jumlah jamaah umrah Indonesia diperkirakan sekitar tiga juta orang per tahun. Jika jumlah tersebut dibagi secara merata, setiap perusahaan secara teoritis hanya memperoleh sekitar 800 jamaah dalam setahun.
Namun, realitas industri menunjukkan distribusi pasar yang belum seimbang. Sebagian perusahaan mampu memberangkatkan hingga 20.000 jamaah per tahun, sementara perusahaan lainnya hanya mendapatkan sebagian kecil pasar, bahkan ada yang belum menjalankan aktivitas pemberangkatan.
"Berarti ada juga travel yang tidak kebagian market. Bagaimana mereka tidak kebagian market? Apa yang mereka lakukan? Dan mereka tetap juga harus hidup," ujar Farid.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah, terutama untuk memastikan apakah seluruh perusahaan yang memiliki izin benar-benar menjalankan kegiatan usaha sesuai kapasitas dan ketentuan yang berlaku.
Farid juga menyoroti kemungkinan adanya kepemilikan beberapa perusahaan travel oleh satu orang yang menjalankan operasional secara bersamaan. Karena itu, proses verifikasi diperlukan agar data perizinan tidak sekadar menunjukkan jumlah badan usaha, tetapi juga menggambarkan kondisi kepemilikan, aktivitas serta kemampuan operasional masing-masing perusahaan.
Persoalan serupa, lanjutnya, juga terlihat dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Dengan jumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mendekati 1.200 perusahaan dan kuota sekitar 17.860 jamaah, terdapat tantangan tersendiri dalam menjaga keberlangsungan usaha penyelenggara.
Secara matematis, pembagian kuota secara merata hanya memberikan sekitar 15 jamaah kepada setiap PIHK. Padahal, dalam praktiknya, jumlah jamaah yang diberangkatkan masing-masing perusahaan sangat bervariasi. Ada yang mencapai 2.000 hingga 1.500 jamaah, sementara perusahaan lainnya hanya memberangkatkan 200, 100, bahkan 50 jamaah.
Farid menjelaskan, karakteristik penyelenggaraan haji khusus juga berbeda dengan umrah karena berkaitan dengan sistem antrean pendaftaran jamaah. Perusahaan harus mampu mempertahankan keberlangsungan operasional dalam jangka waktu panjang sebelum memperoleh kesempatan memberangkatkan jamaah.
"Kalau antreannya tujuh tahun atau sembilan tahun, dia baru mendaftar sekarang. Berarti, dia baru bisa menjalankan dan menikmati keuntungan sembilan tahun kemudian. Ini yang perlu diverifikasi," jelasnya.
Atas dasar itu, Farid mendorong pemerintah bersama asosiasi dan pelaku usaha untuk membangun komunikasi serta melakukan kajian komprehensif berdasarkan data yang akurat. Evaluasi, menurutnya, tidak cukup hanya melihat jumlah perusahaan dan kuota jamaah, tetapi juga harus mempertimbangkan tata kelola, kemampuan finansial dan keberlanjutan usaha.
Ia menilai harmonisasi antara pemerintah dan pihak swasta menjadi faktor penting dalam membangun industri perjalanan ibadah yang sehat. Keterlibatan asosiasi dan penyelenggara berpengalaman diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan dapat menjawab persoalan nyata di lapangan.
Evaluasi dan Verifikasi Perusahaan Penyelenggara Harus Terukur
Terkait kebijakan moratorium izin baru hingga 2027, Farid menegaskan bahwa BERSATHU mendukung langkah pemerintah tersebut. Meski demikian, ia berharap masa pembatasan perizinan dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi dan verifikasi menyeluruh terhadap perusahaan yang sudah memiliki izin.
Ia mengusulkan agar pemerintah menetapkan sejumlah indikator penilaian yang terukur, antara lain status akreditasi, keberadaan kantor, jumlah karyawan, struktur organisasi, pembagian tugas, standar operasional prosedur (SOP) serta kondisi dan laporan keuangan perusahaan.
Menurutnya, keberadaan kantor dan sumber daya manusia yang memadai merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar menjalankan kegiatan usaha dan memiliki kemampuan memberikan pelayanan kepada jamaah.
Status kepemilikan kantor, baik milik sendiri maupun sewa, juga dapat menjadi salah satu unsur penilaian kapasitas perusahaan. Dengan demikian, pemerintah memiliki tolok ukur yang jelas dalam menilai kesiapan dan keseriusan penyelenggara.
"Kalau kantornya misalnya, di akreditasi punya sendiri nilainya misalnya A. Kalau sewa nilainya B. Supaya apa? Supaya kita punya tolak ukur," ungkapnya.
Selain aspek infrastruktur, Farid menekankan pentingnya ketersediaan karyawan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah harus memiliki sistem kerja yang profesional agar seluruh proses pelayanan kepada jamaah dapat berjalan dengan baik.
Bagi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan, ia mengusulkan agar pemerintah dapat menerapkan pembekuan sementara izin operasional sampai standar yang ditetapkan terpenuhi. Sementara itu, perusahaan yang tidak mampu memenuhi ketentuan perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah kemampuan finansial penyelenggara. Mengingat perusahaan travel mengelola dana masyarakat, pemerintah perlu memastikan adanya tata kelola keuangan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Instrumen pengawasan keuangan dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan finansial yang berpotensi mengganggu keberangkatan maupun pelayanan kepada jamaah.
Meski demikian, Farid mengingatkan agar persoalan yang melibatkan sejumlah perusahaan bermasalah tidak dijadikan dasar untuk memberikan stigma negatif kepada seluruh penyelenggara perjalanan ibadah.
Ia menilai rekam jejak perusahaan harus dilihat secara objektif berdasarkan fakta dan kinerja masing-masing. Perusahaan baru tidak serta-merta bermasalah, sebagaimana perusahaan lama juga tidak otomatis memiliki rekam jejak yang baik.
"Jangan digeneralisir, karena semuanya tidak seperti itu. Ada juga yang baik-baik, waktunya masih banyak yang baik. Maka itu pentingnya verifikasi," katanya.
Perkuat Literasi dan Standarisasi Industri
Selain pembenahan perizinan, Farid menilai peningkatan literasi dan kompetensi pelaku usaha merupakan kebutuhan mendasar untuk membangun industri perjalanan haji dan umrah yang semakin profesional.
Menurutnya, penyelenggaraan perjalanan ibadah melibatkan banyak unsur pelayanan yang saling berkaitan, mulai dari maskapai penerbangan, hotel, transportasi, katering, hingga pembimbingan ibadah. Seluruh unsur tersebut membutuhkan standar pengelolaan dan koordinasi yang baik.
Ia menyoroti masih adanya pola kerja sama antarbiro perjalanan yang sangat bergantung pada hubungan kepercayaan, termasuk dalam pengadaan tiket pesawat, hotel dan kebutuhan operasional lainnya.
Keterbatasan akses komunikasi langsung dengan penyedia layanan dapat membuat sebagian perusahaan bergantung pada pihak perantara. Apabila salah satu perusahaan dalam jaringan kerja sama mengalami persoalan, dampaknya berpotensi merembet kepada perusahaan lain dan mengganggu pelayanan jamaah.
Karena itu, Farid mendorong penguatan literasi pengelolaan usaha sekaligus standarisasi di seluruh rantai layanan perjalanan ibadah. Pelaku usaha perlu memahami mekanisme kerja sama, manajemen risiko serta prosedur operasional yang dapat menjamin kepastian pelayanan.
"Literasi tentang pengelolaan, baik itu hotel, transport, catering, airline, bimbingan, itu harus dikuatkan. Standarisasinya harus dilatih," ujarnya.
Ia meyakini peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas manajerial para penyelenggara akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi persoalan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah.
Farid berharap kebijakan moratorium izin baru hingga 2027 dapat menjadi titik awal pembenahan industri haji dan umrah secara lebih terarah. Pemerintah diharapkan tidak hanya membatasi pertumbuhan jumlah perusahaan, tetapi juga membangun sistem evaluasi dan pengawasan yang transparan, objektif serta berbasis kinerja.
Baginya, keberhasilan penataan industri tidak semata-mata diukur dari jumlah perusahaan yang memiliki izin, melainkan dari kemampuan setiap penyelenggara dalam memenuhi standar operasional, menjaga kesehatan keuangan serta memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas kepada jamaah.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha, moratorium diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola industri perjalanan haji dan umrah. Pada akhirnya, pembenahan tersebut harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan penyelenggaraan ibadah yang profesional, berintegritas dan memberikan perlindungan serta kepastian pelayanan bagi masyarakat. (TJ)
Sumber: DPP Bersathu
