TABLOIDLUGAS.COM | Jayapura - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan renegoisasi kontrak karya PT Freeport Indonesia, Timika, Papua, yang di waktu lalu hanya melibatkan pemerintah pusat, kini sudah melibatkan Papua.
Bahkan, dia ungkapkan sudah terjadi kesepakatan awal PT Freeport akan melepas 10 persen sahamnya menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua.
Berbicara dengan Media Indonesia, Selasa (28/5), Lukas Enembe menyebut sudah ada kesepakatan awal terkait kepemilikan saham di Freeport Indonesia. Awalnya pemerintah Pusat dan Papua meminta 50 persen kepemilikan sahah, hanya saja perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu hanya menyanggupi memberikan 25 persen saham ke pemerintah.
“Jadi sekarang renegoisasi kontrak karya PT FI sudah libatkan Papua. Bersama pemerintah pusat kita minta 50 persen kepemilikan saham dan disanggupi 25 persen. Nantinya 9,6 persen jadi milik pusat, 5 persen kalangan umum, dan 10,4 persen saham milik Pemerintah Provinsi Papua. Pembagian ini yang saya lihat sudah final, yang lain masih pembahasan,” kata Lukas Enembe.
Dia kemukakan, selain kepemilikan saham oleh Pemerintah Provinsi Papua juga telah meminta kepada PT FI dan pemerintah pusat agar seluruh pajak yang dibayarkan PT FI yang selama ini diterima DKI Jakarta harus dikembalikan ke Papua. Awalnya kantor perwakilan PT FI harus didirikan juga di Papua.
"Ada pajak PPH, PPN dan yang dibayarkan oleh Perusahaan dalam hal ini PT FI dan karyawannya yang diterima Provinsi DKI Jakarta kita sudah minta Pak Presiden agar dikembalikan ke Papua. Semua ini demi kemajuan Papua dan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Lukas Enembe.
Hasil pembicaraan bersama PTFI dan pemerintah Pusat menunjukan ada komitmen kuat dari perusahaan raksasa itu untuk membangun Papua dan mensejahterakan masyarakat. Hanya saja memang selama ini ada sedikit salah pendekatan yang dilakukan pihak terkait.
“Manajemen PT FI saya pikir sangat siap membantu kita. Saat ditawarkan seperti apakah bisa membangun jalur kereta api dan beberapa hal lainnya, mereka sangat siap,” pungkas Enembe. (L/Metro)
Bahkan, dia ungkapkan sudah terjadi kesepakatan awal PT Freeport akan melepas 10 persen sahamnya menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua.
Berbicara dengan Media Indonesia, Selasa (28/5), Lukas Enembe menyebut sudah ada kesepakatan awal terkait kepemilikan saham di Freeport Indonesia. Awalnya pemerintah Pusat dan Papua meminta 50 persen kepemilikan sahah, hanya saja perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu hanya menyanggupi memberikan 25 persen saham ke pemerintah.
“Jadi sekarang renegoisasi kontrak karya PT FI sudah libatkan Papua. Bersama pemerintah pusat kita minta 50 persen kepemilikan saham dan disanggupi 25 persen. Nantinya 9,6 persen jadi milik pusat, 5 persen kalangan umum, dan 10,4 persen saham milik Pemerintah Provinsi Papua. Pembagian ini yang saya lihat sudah final, yang lain masih pembahasan,” kata Lukas Enembe.
Dia kemukakan, selain kepemilikan saham oleh Pemerintah Provinsi Papua juga telah meminta kepada PT FI dan pemerintah pusat agar seluruh pajak yang dibayarkan PT FI yang selama ini diterima DKI Jakarta harus dikembalikan ke Papua. Awalnya kantor perwakilan PT FI harus didirikan juga di Papua.
"Ada pajak PPH, PPN dan yang dibayarkan oleh Perusahaan dalam hal ini PT FI dan karyawannya yang diterima Provinsi DKI Jakarta kita sudah minta Pak Presiden agar dikembalikan ke Papua. Semua ini demi kemajuan Papua dan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Lukas Enembe.
Hasil pembicaraan bersama PTFI dan pemerintah Pusat menunjukan ada komitmen kuat dari perusahaan raksasa itu untuk membangun Papua dan mensejahterakan masyarakat. Hanya saja memang selama ini ada sedikit salah pendekatan yang dilakukan pihak terkait.
“Manajemen PT FI saya pikir sangat siap membantu kita. Saat ditawarkan seperti apakah bisa membangun jalur kereta api dan beberapa hal lainnya, mereka sangat siap,” pungkas Enembe. (L/Metro)
