Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Pemerintah Bentuk Tim "Ganyang PNS HTI"

| 26 Juli WIB |
LUGAS | Jakarta - SETELAH mencabut badan hukum organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (19/7), pemerintah melakukan bersih-bersih kalangan pegawai negeri sipil dari dugaan keterlibatan mereka dalam ormas tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya membentuk tim untuk menelusuri hal itu. “Seorang pejabat kan disumpah, ya, ada Pancasila, kalau dengan perppu nanti dia masih seorang pejabat PNS dan masih lakukan aktivitas, ya pasti ada sanksinya,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Tjahjo tak merinci penelusuran tim tersebut hingga tingkat terbawah atau bukan. Kata dia, pemerintah akan berhati-hati dalam melakukan penindakan terhadap PNS yang diduga terafiliasi HTI.

“(Harus) detail betul. Dia simpatisankah, anggotakah, pengurus misalnya. Kalau dilarang, masih enggak (dia) berdakwah (yang) berlawanan dengan Pancasila? Ada aturannya,” jelas Tjahjo.

Aturan yang mengatur sanksi buat PNS yang terafiliasi HTI tengah digarap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro). “Ada undang-undang yang mengurus disiplinnya juga ada,” pungkas politikus PDIP itu.

Terkait dengan hal itu, Kemenpan-Rebiro akan melibatkan jajaran pejabat aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah dalam proses pembinaan ASN.

Menurut Kepala Biro Humas Kemenpan-Rebiro Herman Suryatman, pejabat daerah yang dilibatkan langsung dalam pembinaan ialah pejabat pembina kepegawaian (PPK). “Mereka (PPK) yang betul-betul mengetahui kondisi di daerah dan ASN di sana seperti apa,” katanya.

Format pembinaan terhadap ASN yang terlibat ormas yang bertentangan dengan Pancasila, kata dia, saat ini masih digodok Kemenpan-Rebiro.

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan sikap pemerintah mengultimatum PNS yang menjadi anggota HTI. Pasalnya, pemerintah menyatakan HTI bubar lewat pencabutan badan hukumnya.

Khusus gugatan di Mahkamah Konstitusi, menurut Yusril, sidang pendahuluan bakal digelar hari ini. “Kita akan tanya ke majelis apakah HTI masih punya legal standing setelah dibubarkan,” katanya.



PROMO PAKET UMRAH

TIKET KAI NATAL/TAHUN BARU 2024

×
Berita Terbaru Update