Sedangkan ormas yang dipantau adalah Ikatan Jama'ah Ahlul Bait (Ijabi/Syiah), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Serikat Islam Indonesia, Front Pembela Islam (FPI), Wahdah Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Majelis Tafsir Alquran (MTA), Dewan Majelis Indonesia, Khilafatul Muslimin, dan Gafatar. HTI, merupakan salah satu ormas islam yang sudah dibubarkan pemerintah di tahap awal, pasca terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Tentang Ormas.
Diantara poin alasan dilakukan pengawasan oleh Polda Bengkulu, dikarenakan terkait keberadaan ormas dan aliran keagamaan tersebut berdiri namun tidak terdaftar baik pada tingkat pusat, provinsi maupuan kabupaten/kota.
Disamping itu banyaknya ormas yang dalam anggaran dasar organisasinya tidak menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas organisasi, melainkan menggunakan azas lain, serta menyebarkan ajaran dan faham bertentangan dengan Pancasila yang mengancam kedaulatan NKRI.
Selain itu, dalam kegiatan cenderung melakukan tindakan yang dapat menimbulkan permusuhan terhadap agama atau golongan, terindikasi melakukan upaya penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.
“Sudah menjadi kewajiban Polri untuk melakukan pengawasan dan pengamanan guna menciptakan situasi yang aman dan tenteram. Menyusul terbitnya Perppu Presiden mengenai ormas dan aliran anti Pancasila, Polri wajib melakukan pemantauan. Namun untuk mengatakan sebuah ormas atau aliran keagamaan anti Pancasila, tetap harus ada pembuktian,” ungkap Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol. Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum. [L/RB]
“Sudah menjadi kewajiban Polri untuk melakukan pengawasan dan pengamanan guna menciptakan situasi yang aman dan tenteram. Menyusul terbitnya Perppu Presiden mengenai ormas dan aliran anti Pancasila, Polri wajib melakukan pemantauan. Namun untuk mengatakan sebuah ormas atau aliran keagamaan anti Pancasila, tetap harus ada pembuktian,” ungkap Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol. Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum. [L/RB]
