• Latest News

    MA Cabut Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, Bisnis Transportasi Online Lebih Longgar


    gambar: kabar-banten.com
    LUGAS | Jakarta - Mahkamah Agung (MA) kembali mencabut aturan transportasi online setelah majelis mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho, dan Rahmatullah Riyadi. 

    MA memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017.

    Dengan dicabutnya Permenhub tersebut, tentunya bisnis transportasi online di Indonesia kini lebih longgar.

    Berikut ini petikan putusan MA yang di
    lansir dari panitera MA dalam website-nya terkait dibatalkannya Permenhub Nomor 108 tahun 2017:

    "Menyatakan Pasal 6 ayat 1 huruf e, Pasal 27 ayat 1 huruf d, Pasal 27 ayat 1 huruf f, Pasal 27 ayat 2, Pasal 38 huruf a, Pasal 38 huruf b, Pasal 38 huruf c, Pasal 31 ayat 1, Pasal 39 ayat 2, Pasal 40, Pasal 48 ayat 10 huruf a angka 2, Pasal 48 ayat 10 huruf b angka 2, Pasal 48 ayat 11 huruf a angka 3, Pasal 48 ayat 11 huruf b angka 3, Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 3, Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3, Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b, Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2, Pasal 65 huruf a, Pasal 65 huruf b, Pasal 65 huruf c, Pasal 72 ayat 5 huruf c, Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, merupakan pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 juni 2017, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum," sebagaimana dikutip dari
    detiknews, Rabu (12/9/2018).

    Pasal apa saja yang dibatalkan MA? 

    1. Pasal 6 ayat 1 huruf e
    Tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Aturan ini dihapus MA.

    2. Pasal 27 ayat 1 huruf d.
    Soal mengatur taksi online harus berstiker. Kini aturan itu dihapus MA.

    3. Pasal 27 ayat 1 huruf f.
    Soal kewajiban dokumen perjalanan yang sah. Kini aturan itu dihapus MA.

    4. Pasal 27 ayat 2.
    Mengatur jenis dan ukuran stiker kendaraan online. Kini aturan itu dihapus MA.

    5. Pasal 38 dan 39.
    Mengatur izin perusahaan angkutan minimal memiliki 5 kendaraan. Kini aturan itu dihapus MA.

    6. Pasal 40.
    Mengatur soal badan hukum pemilik kendaraan. Kini aturan itu dihapus MA.

    7. Pasal 48
    Soal registrasi uji tipe (SRUT). Kini aturan itu dihapus MA.

    8. Pasal 65 huruf b, Pasal 65 huruf c.
    Larangan penyedia aplikasi sebagai penyedia jasa angkutan. Kini aturan itu dihapus MA.

    9. Pasal 72 ayat 5 huruf c.
    Mengatur soal denda administrasi ke transportasi online. Kini aturan itu dihapus MA.

    "Angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan perjalanan dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu," ujar majelis.

    MA menyatakan Permenhub di atas bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    "Dengan memanfaatkan keunggulan pada sisi teknologi untuk bermitra dengan masyarakat pengusaha mikro dan kecil dengan konsep sharing economy yang saling menguntungkan dengan mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945," ujar MA.

    Selain itu, MA menyatakan fakta menunjukkan kehadiran angkutan sewa khusus telah berhasil mengubah bentuk pasar dari monopoli ke persaingan pasar yang kompetitif.

    Duduk sebagai Ketua Majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin.

    "Memerintahkan panitera MA mengirimkan petikan putusan ini kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara," ujar majelis.

    Nah, bagi para pemilik dan pelaku bisnis transportasi online kabar ini tentu sangat menggembirakan.


    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: MA Cabut Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, Bisnis Transportasi Online Lebih Longgar Rating: 5 Reviewed By: Jack Sammy
    Scroll to Top