 |
| Juru Bicara Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia. |
LUGAS | Jakarta - Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik seperti yang dikeluhkan berbagai kalangan belakangan ini. Juru Bicara Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia, mengatakan lonjakan kenaikan tagihan listrik itu wajar karena konsumsi yang jauh lebih banyak saat masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah terutama selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pengendalian wabah virus corona.
"Masa pandemi yang mendorong diberlakukannya kebijakan PSBB menjadikan kegiatan kita lebih intens di rumah dan mengakibatkan penggunaan listrik yang juga turut mengalami peningkatan," kata Angkie, Selasa, 9 Juni 2020.
Secara teknis, katanya, PLN juga telah menjelaskan faktor yang menyebabkan tagihan listrik menjadi tinggi selama PSBB. Salah satunya adalah terdapat sistem angsuran carry over selama tiga bulan untuk menjaga lonjakan tagihan akibat pemakaian yang lebih banyak dibanding sebelum PSBB.
"Untuk memantau penggunaan listrik di rumah serta pengaduan dan keluhan, PLN menyediakan beberapa cara penyampaian oleh warga," katanya.
Yang bisa dilakukan masyarakat jika ada keluhan mengenai tarif, dia menyarankan, bisa disampaikan dengan mengunduh aplikasi PLN Mobile atau memantau melalui tautan Pln.co.id, dan pusat kontak PLN 123. Selain itu, PLN juga menyediakan layanan baca meter melalui Whatsapp resmi ke nomor 081-22-123-123.
Sebagai informasi, total pelanggan PT PLN (Persero) mencapai 70,4 juta di mana pelanggan pascabayar sebanyak 34,5 juta. Dari 34,5 juta pelanggan itu, terdapat 4,3 juta pelanggan PLN yang mengalami kenaikan tagihan.
Pelanggan yang mengalami kenaikan 20% - 50% jumlahnya mencapai 2,4 juta pelanggan. Sementara pelanggan yang tagihannya mengalami kenaikan di atas 200% hanya dialami 6% dari total pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan.
[L]
