LUGAS | Taliabu - Pengunjuk rasa yang menamakan diri Front Peduli Desa (FPD) se-Taliabu melakukan aksi damai pada hari Senin (6/7/2020 guna menuntut DPRD segera mensahkan Tim Pansus yang telah disepakati untuk menangani adanya penyimpangan penggunaan anggaran di desa dan Pembangunaan Infrastruktur Desa. Aksi dilakukan di tiga tempat berbeda, yakni Bundaran Hemungsia Sia Sia Dufu, Kantor Bupati dan finish di Kantor DPRD.
Pengusulan pembentukan Tim Pansus adalah Solusi DPRD Kabupaten Taliabu dalam menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi masyarakat desa se-Taliabu terhadap adanya penyimpangan penggunaan DD dan ADD serta adanya program-program pembangunan desa yang tidak terealisasi. Solusi ini diambil DPRD Kab. Pulau Taliabu setelah melakukan lebih dari satu kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing dengan hampir seluruh desa se-Taliabu yang memiliki masalah dan tuntutan sama.
Wacana Pembentukan Pansus telah berjalan hampir sebulan, namun sampai sekarang pembentukan Pansus belum disahkan dalam sidang paripurna DPRD Kab. Pulau Taliabu dengan alasan-alasan yang politis dari Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu Hj. Maylan Mus. Pembentukan Pansus adalah keputusan bersama yang lahir dari keinginan rakyat serta kesepakatan pihak legislatif dan pihak Eksekutif.
Pengusulan pembentukan Tim Pansus adalah Solusi DPRD Kabupaten Taliabu dalam menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi masyarakat desa se-Taliabu terhadap adanya penyimpangan penggunaan DD dan ADD serta adanya program-program pembangunan desa yang tidak terealisasi. Solusi ini diambil DPRD Kab. Pulau Taliabu setelah melakukan lebih dari satu kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing dengan hampir seluruh desa se-Taliabu yang memiliki masalah dan tuntutan sama.
Wacana Pembentukan Pansus telah berjalan hampir sebulan, namun sampai sekarang pembentukan Pansus belum disahkan dalam sidang paripurna DPRD Kab. Pulau Taliabu dengan alasan-alasan yang politis dari Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu Hj. Maylan Mus. Pembentukan Pansus adalah keputusan bersama yang lahir dari keinginan rakyat serta kesepakatan pihak legislatif dan pihak Eksekutif.
Reporter: Juli Pramono
Editor: Bima Sumpono
Editor: Bima Sumpono
