LUGAS | Lampung - Terkait pemberitaan salah satu media online perihal Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi yang memakai seragam Kepala Daerah pada saat penyerahan rekomendasi partai Golkar kepada 8 Paslon kepala daerah mengundang polemik yang terus bergulir di ranah publik.
Mulai dari para elite partai, akademisi, praktis hukum, tokoh pemuda dan masyarakat umum memberikan penilaian dengan argumentasi masing masing.
Seperti dilansir oleh salah satu media online tanggal 3 September 2020 dari salah satu elite partai beringin DPD Provinsi Lampung mengatakan, bahwa hal ini itu tidak masuk katagori pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Lampung.
"Sebab jabatan Ketua DPD Golkar dan Gubernur itu kan melekat pada beliau (Arinal_red), jadi ga masalah,” kata Abi Hasan Muan.
Hal senadapun disampaikan oleh Budiono, Akademisi Fakultas Hukum UNILA .
Ditempat terpisah, mantan tim advokasi KPU Tulang Bawang Santoni Anom, S.H. ketika dihubungi Lugas mengatakan bahwa netralitas dan profesionalisme ASN sudah diatur dengan jelas.
"Gubernur Lampung dalam hal ini sangat tidak Profesional dan tidak menunjukkan ketidak disiplinannya selaku aparatur negara, kita lihat apakah Bawaslu bisa berani dan profesional," ujar Santoni.
Perihal alasan yang dikemukakan para elite partai bahwa Gubernur belum sempat ganti baju juga tidak bisa diterima oleh Santoni.
"Seribu alasan apapun bisa saja dibuat tapi peraturan harus ditegakkan terlebih oleh beliau selaku Kepala Daerah sebagai contoh masyarakat Lampung," lanjut Santoni.
Koordinator Banteng Emas Indonesia Lampung Arista Trisnahadi (akrab disapa bang ayis) pun ikut berkomentar.
"Seorang kepala daerah adalah seorang pemimpin yang menjadi contoh bagi masyarakatnya dalam menegakkan peraturan. Terkait hal itu kita juga harus waspadai dan hentikan intervensi dari pihak-pihak korporasi dalam kontestasi pilkada, karena ini akan memunculkan pemimpin yang tidak bisa netral dan profesional," pungkas Arista yang juga cucu tokoh Masyumi Lampung H. Masdoelhaq Makki (Alm).
Reporter: Yudha | Editor: Taufik
