LUGAS | Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik perjanjian perdamaian bersejarah antara Israel dan Maroko, sembari memuji Trump atas upayanya untuk normalisasi kedua pihak. Dan puncaknya, pengakuan AS atas Sahara Barat sebagai wilayah kedaulatan Maroko sebagai kompensasi atau imbalan atas normalisasi hubungan Israel - Maroko tersebut.
Maroko adalah rumah leluhur dari hampir 1 juta orang Yahudi Israel dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita mengatakan 70.000 orang Israel mengunjungi Maroko tahun lalu. Maroko juga sempat membuka Kantor Penghubung di Israel pada tahun 1994, tetapi menutupnya pada tahun 2002 ketika terjadi perlawanan Intifadha jilid II dalam kebangkitan pemberontakan Palestina guna memperoleh kemerdekaannya.
Bagi Raja Mohammed VI, pengakuan itu menjadi pengakuan AS atas keberhasilannya berdamai dengan Israel-yang telah mencaplok Yerusalem Timur. Dan ini mengalahkan semua kekhawatiran terhadap kemarahan orang Maroko yang mendukung hak-hak Palestina.
Dalam konferensi pers Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita memperingatkan bahwa mereka yang mengkritik kesepakatan ini menentang kedaulatan Maroko atas Sahara.
Normalisasi dengan Israel menjadi momentum penting untuk kampanye diplomatik Maroko yang terus meningkat tahun ini, sebanyak 17 negara Afrika dan Arab telah membuka konsulat di Sahara Barat.
Dalam surat tertanggal 15 Desember 2020 yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan, yang salinannya juga dikirim ke Sekjen PBB, Duta Besar AS menegaskan bahwa Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Trump mengakui “bahwa seluruh wilayah Sahara Barat adalah bagian dari Kerajaan Maroko”.
Dalam surat yang akan diedarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan ini, Craft mengatakan bahwa Pernyataan AS itu juga menegaskan bahwa proposal otonomi Maroko adalah “satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan langgeng atas sengketa di Wilayah Sahara Barat”. Salinan Pernyataan Presiden Donald Trump tentang Sahara Maroko dilampirkan pada surat Craft kepada Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB.
Pernyataan ini dengan demikian menegaskan kembali dukungan AS untuk proposal otonomi Maroko yang serius, kredibel, dan realistis sebagai satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan langgeng bagi penyelesaian sengketa atas wilayah Sahara Barat. “Amerika Serikat percaya bahwa Negara Sahrawi yang merdeka bukanlah pilihan yang realistis untuk menyelesaikan konflik dan bahwa otonomi asli di bawah kedaulatan Maroko adalah satu-satunya solusi yang layak,” demikian terbaca pada dokumen bersejarah itu.
Craft dalam suratnya mendesak agar program otonomi Maroko segera diimplementasikan di wilayah Sahara Barat. “Kami mendesak para pihak untuk terlibat dalam diskusi tanpa penundaan, menggunakan rencana otonomi Maroko sebagai satu-satunya kerangka kerja untuk menegosiasikan solusi yang dapat diterima bersama,” kata Craft.
Tak sedikit yang menolak terutama dari pihak-pihak yang memprotes kebijakan Israel atas Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. Pengakuan AS atas Sahara Barat sebagai bagian Maroko yang merupakan imbalan normalisasi hubungan dengan Israel, di satu sisi menjadi babak baru hegemoni Israel, dan di sisi lain mencederai perasaan bangsa-bangsa yang menginginkan perdamaian dunia.
Diantara yang menolak itu misalnya Front Polisario, kelompok yang telah berjuang puluhan tahun untuk kemerdekaan Sahara Barat, mengutuk keras keputusan Amerika Serikat untuk mengakui klaim Maroko atas wilayah gurun itu sebagai imbalan normalisasi hubungan dengan Israel.
"Pengakuan itu adalah pelanggaran terang-terangan atas piagam PBB dan resolusi legitimasi internasional," kata Front Polisario dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters, 11 Desember 2020.
Langkah tersebut, kata Front Polisario, telah menghalangi upaya komunitas internasional untuk menemukan solusi atas konflik tersebut.
"Ini tidak akan mengubah satu inci pun dari realitas konflik dan hak rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri," kata Perwakilan Polisario dari Eropa, Oubi Bechraya.
"Itu juga tidak akan mengubah tekad para Sahrawi di bawah kepemimpinan Front Polisario untuk melanjutkan perjuangan mereka," tegas Bechraya.
Aljazair, yang menampung pejuang Polisario dan kamp pengungsi Sahrawi, turut mengkritisi pengakuan AS tersebut sebagai manuver asing untuk mengguncang Aljazair.
Aljazair juga menilai keputusan AS tidak memiliki efek hukum, karena bertentangan dengan resolusi PBB, terutama resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Sahara Barat.
"Proklamasi akan merusak upaya de-eskalasi yang dilakukan di semua tingkatan untuk membuka jalan bagi meluncurkan proses politik yang nyata," kata Perdana Menteri Aljazair Abdelaziz Djerad, 13 Desember 2020.
"Sekarang ada keinginan entitas Zionis untuk mendekati perbatasan kami," kata Djerad. Lanjutnya, "Kami melihat hari ini di perbatasan kami, perang dan ketidakstabilan di sekitar Aljazair."
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara menyataan tidak akan mengubah posisi lama mereka yang menyerukan referendum untuk menyelesaikan perselisihan. PBB mengatakan pendiriannya terhadap Sahara Barat tidak akan berubah.
Salah satunya adalah Rusia, yang mengutuk keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Langkah itu dinilai melanggar hukum internasional.
Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov menyebut keputusan AS itu sepihak. Bogdanov mengingatkan bahwa ada resolusi yang relevan atas Sahara Barat yaitu yakni Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di wilayah bekas koloni Spanyol yang disengketakan itu.
Saat ini, sebagian besar wilayah Sahara Barat di bawah kendali Maroko yang bersitegang dengan Front Polisario yang pro-kemerdekaan sejak 1970-an dan menguasai seperlima wilayah.
[L]
Soal Manuver AS di Sahara Barat, Ini Sikap PBB
