Header Ads Widget

Hosting Unlimited Indonesia

Update

8/recent/ticker-posts

AS Akui Sahara Barat Wilayah Maroko, PBB Tetap Pada Pendirian Menjunjung Tinggi HAM dan Kemerdekaan Bangsa



LUGAS
| Jakarta
- Perwakilan Tetap Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Duta Besar Kelly Craft, telah secara resmi menyurati Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sekretaris Jenderal PBB, memberitahukan tentang isi Pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump yang mengakui kedaulatan penuh Kerajaan Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat.

Dalam surat tertanggal 15 Desember 2020 yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan, yang salinannya juga dikirim ke Sekjen PBB, Duta Besar AS menegaskan bahwa Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Trump mengakui “bahwa seluruh wilayah Sahara Barat adalah bagian dari Kerajaan Maroko”.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah  negara menyataan tidak akan mengubah posisi lama mereka yang menyerukan referendum untuk menyelesaikan perselisihan. PBB mengatakan pendiriannya terhadap Sahara Barat tidak akan berubah berdasar hak asasi manusia dan kemerdekaan.

Salah satunya adalah Rusia,  yang mengutuk keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Langkah itu dinilai melanggar hukum internasional.

Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov menyebut keputusan AS itu sepihak. Bogdanov mengingatkan bahwa ada resolusi yang relevan atas Sahara Barat yaitu yakni Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di wilayah bekas koloni Spanyol yang disengketakan itu.

Saat ini, sebagian besar wilayah Sahara Barat  di bawah kendali Maroko yang  bersitegang dengan Front Polisario yang pro-kemerdekaan sejak 1970-an dan menguasai  seperlima wilayah.

Aljazair, yang menampung pejuang Polisario dan kamp pengungsi Sahrawi, turut mengkritisi pengakuan AS tersebut sebagai manuver asing untuk mengguncang Aljazair.

Aljazair juga menilai keputusan AS tidak memiliki efek hukum, karena bertentangan dengan resolusi PBB, terutama resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Sahara Barat.

"Proklamasi akan merusak upaya de-eskalasi yang dilakukan di semua tingkatan untuk membuka jalan bagi meluncurkan proses politik yang nyata," kata Perdana Menteri Aljazair Abdelaziz Djerad, 13 Desember 2020.

"Sekarang ada keinginan entitas Zionis untuk mendekati perbatasan kami," kata Djerad. Lanjutnya, "Kami melihat hari ini di perbatasan kami, perang dan ketidakstabilan di sekitar Aljazair."

Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik dan memuji Trump atas upayanya untuk normalisasi kedua pihak yang puncaknya, pengakuan AS atas Sahara Barat sebagai wilayah kedaulatan Maroko sebagai kompensasi atau imbalan atas normalisasi hubungan Israel - Maroko.

Maroko adalah rumah leluhur dari hampir 1 juta orang Yahudi Israel dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita mengatakan 70.000 orang Israel mengunjungi Maroko tahun lalu. Maroko juga sempat membuka Kantor Penghubung di Israel pada tahun 1994, tetapi menutupnya pada tahun 2002 ketika terjadi perlawanan  Intifadha jilid II dalam kebangkitan pemberontakan Palestina guna memperoleh kemerdekaannya.

Bagi Raja Mohammed VI, pengakuan itu menjadi pengakuan AS atas keberhasilannya berdamai dengan Israel-yang telah mencaplok Yerusalem Timur. Dan  ini mengalahkan semua kekhawatiran terhadap  kemarahan orang Maroko yang mendukung hak-hak Palestina.

Dalam konferensi pers Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita memperingatkan bahwa mereka yang mengkritik kesepakatan ini menentang kedaulatan Maroko atas Sahara.

Normalisasi dengan Israel menjadi  momentum penting untuk kampanye diplomatik Maroko yang terus meningkat tahun ini, sebanyak 17 negara Afrika dan Arab telah membuka konsulat di Sahara Barat.


Indonesia sebagai negara anggota PBB juga telah berperan dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB ke Sahara Barat melalui misi perdamaian PBB MINURSO sebagai komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Meski demikian, negara juga tak dapat memaksakan kepada komunitas masyarakat yang ingin menentukan sikap misalnya mendukung sikap AS yang membangkang resolusi DK PBB, atau mendukung kemerdekaan Sahara Barat yang telah diperjuangkan sejak 1970.



Salah satunya komunitas Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang melalui Ketua Umum Wilson Lalengke telah mendatangi Kedutaan Besar Maroko dan memberikan dukungan penuh pengakuan AS tesebut.

"Saya baru saja usai bertemu Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, YM Dr. Ouadia Benabdellah di Gedung Kedubes Maroko, Jl. Denpasar No. 1, Jakarta Selatan, Selasa, 22/12/2020. Dalam pertemuan itu, atas nama PPWI, saya menyerahkan Pernyataan Resmi PPWI, berisi ucapan selamat atas hasil perjuangan Pemerintah Maroko untuk mendapatkan pengakuan terhadap wilayah teritorialnya di Moroccan Sahara," ungkap Wilson Lalengke melalui keterangan tertulisnya.

Diterangkan Wilson, pada kesempatan itu, Dubes menyampaikan berkenan untuk memberikan penghargaan kepada semua media yang telah membantu publikasi berita terkait Pengakuan Amerika Serikat atas kedaulatan Maroko di wilayah Moroccan Sahara. Penghargaan akan disampaikan pada awal January 2021 mendatang

[L]

Israel Gembira Manuver AS Soal Sahara Barat



Posting Komentar

0 Komentar