LUGAS | Editorial - Semangat pembentukan Daerah Otonomi Baru, benarkah dari keinginan rakyat? Atau pemerataan kekuasaan oleh kelompok tertentu guna bagi-bagi kekuasaan di kalangan mereka? Atau, memang keinginan rakyat namun tersandera oleh kekuasaan kelompok tertentu?
Taliabu misalnya, kepulauan di Maluku Utara ini mekar dari Kabupaten Sula, yang sepertinya lebih dilandasi pemerataan kekuasaan ketimbang untuk pengembangan wilayah supaya terjadi percepatan pembangunan. Berbagai indikator menampakkan hal tersebut. Tentu hal ini membuat para pemuda dan pemuka Taliabu kehilangan muka alias malu jika diketahui masyarakat Sula, atau lebih luas lagi diketahui masyarakat Maluku Utara bahkan seluruh Indonesia.
Pemekaran ternyata tak lebih hanya pemenuhan syahwat politik semata untuk pemerataan dan bagi-bagi kekuasaan. Ketika sudah dimekarkan, bukan pembangunan yang gencar dilakukan, namun bagaimana cara agar kekuasaan tetap bisa dipegang, termasuk melalui pilkada. Rakyat yang selama masa pemekaran tak begitu merasakan hadirnya pemerintahan daerah yang membangun, tiba-tiba kedamaian dan kerukunannya dibenturkan saat pilkada. Dan mereka hanya dibutuhkan suaranya, untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan.
Maka dalam upaya mempertahankan kekuasaan, atau merebut kekuasaan, itu dilakukan berbagai strategi termasuk mencederai proses politik dalam pilkada dengan politik uang, ujaran kebencian, kampanye hitam, hingga penggelembungan suara melalui pemilih siluman yang ada dugaan melibatkan aparatur pemerintah terutama yang berkaitan dengan kependudukan.
Media ini pernah menurunkan sebuah liputan mengenai sepak terjang dinas kependudukan dan catatan sipil serta aparatur desa yang begitu aktif melayani e-ktp hingga larut malam, di hari libur, sampai menginap di hotel. Media ini menyebut dan mengapresiasi itu sebagai kesigapan aparatur pemerintah supaya target partisipan pilkada terpenuhi, sehingga tak ada warga Taliabu yang punya hak pilih tidak mendapat undangan ke TPS untuk memilih. Bahwa hal tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melakukan upaya penggelembungan suara (jumlah pemilih) dari yang usianya kurang memenuhi syarat (anak-anak), hingga dugaan mobilisasi orang luar daerah dengan penerbitan surat keterangan, wallahu a'lam.
Menariknya lagi, money politics juga berkembang caranya, yang menurut pernyataan salah satu kandidat, Muhaimin Syarif, sebagai new style money politics alias politik uang gaya baru, dengan penyaluran dana yang memang harus diterima yaitu Dana Desa mendekati hari pemungutan suara, dan membagikan daging sapi serta daging babi kepada masyarakat jelang hari H pencoblosan, menggunakan aparat pemerintahan tingkat desa.
Mungkin Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu ini satu-satunya yang seperti mie instant, ada rasa sapi dan rasa babi.
Pemimpin yang dihasilkan dari "politik mie instant" rasa sapi dan babi ini tentu saja juga akan berkualitas seperti mie instant, di bungkusnya ada tulisannya, di dalamnya hanya mie dengan bumbu aromatic, tercium atau terasa hanya sesaat. Tak sebenar-sebenar ada sapi dan babinya. Sekali makan, habis, lalu "lapar" lagi untuk lima tahun mendatang. (*)
_
editorial (tajuk/opini) adalah sikap redaksi menyoroti suatu permasalahan, pembaca sesuai bidang keahliannya juga dapat mengirimkan naskah editorial/opini/tajuk melalui wa.me/redaksilugas/editorial
_
editorial (tajuk/opini) adalah sikap redaksi menyoroti suatu permasalahan, pembaca sesuai bidang keahliannya juga dapat mengirimkan naskah editorial/opini/tajuk melalui wa.me/redaksilugas/editorial
