LUGAS | Wawancara - Gerakan Wakaf Nasional-GWN, yang dicanangkan pemerintah bagi mayoritas umat Islam di Indonesia, secara eksplisit terkesan positif. Karena kebetulan program ini bersesuaian dengan syariat Islam dan sudah dilakukan sepanjang sejarah perjalanan umat Islam. Bahkan bisa dikatakan berbagai fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, dan umum di kalangan umat islam berasal dari wakaf, dan ZIS (zakat, infak, sedekah).
Wakaf sejak jauh hari hakikatnya sudah dicanangkan oleh Rasulullah SAW untuk semua umatnya sejak 1400-an tahun lalu.
Lantas, bagaimana pandangan umat islam terhadap gerakan wakaf nasional yang bagi sebagian masyarakat awam di Indonesia merupakan hal baru?
Berikut pandangan pengasuh / khodim pesantren tahfid Quran Al Bayan, Harits Abu Ulya (HAU), yang juga dikenal sebagai pengamat masalah terorisme.
Tanya:
Ustad, bagaimana menurut Anda soal Gerakan Wakaf Nasional yang dicanangkan pemerintah?
Jawab:
Menurut saya program ini khawatirnya bakal direspon skeptis oleh sebagian besar umat Islam. Kenapa? Paling tidak ada beberapa hal penting antara lain karena tata kelola pemerintahan saat ini dianggap acakadul, kejahatan extraordinary crime seperti korupsi masih merajalela sebab faktor produk kebijakan yang membuka peluang untuk kesana.
Tanya:
Jadi Anda curiga ini upaya mengambil harta umat karena hilangnya sumber-sumber untuk dikorupsi oleh oknum tertentu?
Jawab:
Kita lihat lah perampokan uang negara dan rakyat, bahkan semisal korupsi dana bansos dimasa pandemi wabah penyakit covid19, itu menjadi bukti empirik betapa bermasalahnya tata kelola keuangan oleh pemerintah. Ini melahirkan ketidakpercayaan akut di level akar rumput kepada pemerintah. Bisakah pemerintah itu amanah mengelola aset harta kekayaan rakyat dan negara ini? Apalagi kalau aset tersebut adalah hutang.
Misal lain; dana Asuransi Jiwasraya, Asabri, BPJS, dan lain-lain yang konon cukup ketat aturan dan sanksinya saja dirampok, digarong. Apalagi kedepannya dana wakaf yang nota bene adalah ibarat menu "makan gratis" dari umat. Entah apa jadinya kalau bicara akuntanbilitasnya.
Tanya :
Tapi bukankah wakaf yang dimaksud adalah wakaf produktif?
Jawab:
Dari aspek konsepsi pengelolaan dana wakaf yang konon orientasinya adalah dikembalikan untuk pemberdayaan ekonomi umat, kemudian untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, semua itu terkesan seperti gula-gula manis yang dijanjikan. Namun pertanyaanya kembali; apakah pemerintah saat ini cukup kredibel dan amanah untuk kelola dana umat ini? Kalau tidak, maka itu semua dimaknai sekedar "lipstik" untuk menarik respon umat.
Tanya:
Bagaimana Anda melihat umat islam soal GWN ini?
Jawab:
Umat Islam bisa skeptis sebab sadar. Menyadari program ini muncul ditengah sikon pemerintah dengan keuangan yang tekor bahkan bangkrut, gali lubang tutup lubang. Dan seperti orang kalap, asal lihat peluang di sana ada dana besar maka apa boleh buat... diembat juga dengan dibuat program dan kebijakan baru.
Tapi anehnya seolah tidak pernah berbenah diri dan introspeksi diri, ada problem serius di kredibilitas para penguasa dan akuntanbilitas tata kelola keuangannya selama ini.
Tanya:
Jika GWN ini tidak tepat, apa seharusnya dilakukan?
Jawab:
Kenapa tidak muncul gagasan gerakan sita aset koruptor? Kenapa tidak muncul ide nasionalisasi perusahaan-perusahaan tambang dan energi dan ide-ide menyangkut nilai strategis lain yang bisa menjadi sumber keuangan bagi negara??
Ngapain kok bernafsu ngejar "menu gratis" dari umat Islam?
Tanya:
Sebenarnya Anda melihat sikap seperti apa di kalangan umat islam saat ini?
Jawab:
Umat Islam yang melek politik sangat heran melihat polah tingkah penguasa hari ini. Satu sisi sibuk mereproduksi narasi-narasi Islamfobia dan mengumbar secara sistemik. Tapi di sisi lain, giliran menyangkut uang dan atau harta umat mereka kebijakannya "sok ramah" padahal hakikatnya bernafsu sekali umat hanya dijadikan "sapi perah" untuk kepentingan mereka. Inilah ambivalensi dimasa rezim saat ini.
Tanya:
Anda punya prediksi GWN ini akan seperti apa hasilnya?
Jawab:
Prediksi saya, umat Islam banyak skeptisnya melihat program atau kebijakan model seperti ini dan umat tidak sebodoh yang dikira.
Perlu diingat oleh umat Islam, tanpa program wakaf nasional pun, kita berharap umat Islam semangat dan menggalakkan altruisme sosial, ini adalah bagian integral dari ibadah umat Islam. Tapi jangan lupa salurkan kepada pihak-pihak yang amanah dan berani tanggungjawab dunia akhirat.
Tanya:
Selalu diuarkan negara beragama, namun bukan negara agama. Ketika urusan semisal wakaf diambil alih pemerintah, bagaimana secara prinsip/hukum syar'i?
Jawab:
Secara prinsipil normatifnya tidak ada kewajiban wakaf terpusat harus melalui negara atau pemerintah. Jangan lupa, waspadalah kepada gerombolan "maling duduk perutnya buncit" alias koruptor yang berkerumun, numpang, bercokol di pusat-pusat kekuasaan dan kebijakan. [L]
