 |
| (Dok, google) |
Ketika kinerja terbukti justru dipertaruhkan oleh kepentingan
OPINI | BITUNG — Di tengah kinerja yang dinilai stabil dan terus membaik, rencana pergantian Direktur Utama PDAM Dua Saudara Bitung memantik tanda tanya serius. Sorotan publik kini mengarah pada dugaan adanya intervensi politik yang berpotensi mengabaikan capaian yang telah dibangun.
Di bawah kepemimpinan Sir Alfresd Salindeho, perusahaan daerah ini disebut mengalami perbaikan signifikan. Distribusi air dinilai lebih stabil, respons terhadap keluhan pelanggan meningkat, dan tata kelola keuangan menunjukkan tren positif hingga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun justru di fase itulah wacana pergantian mencuat.
Sejumlah sumber internal menyebutkan, kandidat pengganti yang beredar tidak memiliki rekam jejak yang sepadan. Nama tersebut bahkan diduga muncul melalui jalur non-formal, dengan indikasi kuat adanya “titipan” dari lingkaran kekuasaan di tingkat provinsi.
“Kalau yang sudah terbukti bekerja baik digeser tanpa alasan jelas, publik berhak curiga. Ini bukan sekadar rotasi, ini bisa jadi kompromi politik,” ujar seorang sumber yang mengetahui dinamika internal.
“Jangan Cari Gampang dari Kerja Orang”
Keresahan serupa mengemuka di tingkat masyarakat. Seorang warga yang enggan dipublikasikan identitasnya menyampaikan kritik tajam terhadap rencana tersebut.
“Jangan cari gampang, dengan usaha dan perjuangan orang lain. PDAM Dua Saudara Bitung sudah bagus, ganti saja yang masih amburadul baru dibenahi. Contohnya di Perumda Bangun Bitung dan Perumda Pasar Bitung,” ujarnya.
Pernyataan itu mencerminkan sentimen yang berkembang: publik menilai kebijakan pemerintah berpotensi salah sasaran. Ketika institusi yang sudah menunjukkan kinerja baik justru diutak-atik, sementara BUMD lain yang masih bermasalah belum tersentuh pembenahan.
Sorotan mengarah pada Perumda Bangun Bitung dan Perumda Pasar Bitung yang dinilai masih membutuhkan perbaikan serius dalam tata kelola dan pelayanan.
Regulasi yang Dipertaruhkan
Secara normatif, pengangkatan direksi BUMD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Aturan ini menegaskan bahwa setiap calon direksi harus melalui proses seleksi terbuka, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), serta penilaian berbasis kompetensi dan rekam jejak.
Dengan demikian, pergantian pimpinan bukan sekadar hak prerogatif, melainkan keputusan strategis yang wajib dipertanggungjawabkan secara publik.
Namun jika proses tersebut hanya dijalankan sebagai formalitas, maka substansi meritokrasi menjadi kehilangan makna.
“Kalau nama sudah ditentukan dari awal, seleksi hanya jadi legitimasi. Ini yang berbahaya,” kata seorang pengamat kebijakan publik.
Risiko Membalik Kinerja
Mengganti kepemimpinan di tengah performa yang positif membawa risiko besar. Sistem yang telah dibangun berpotensi terganggu, arah kebijakan bisa berubah, dan stabilitas organisasi terancam.
Dalam konteks layanan air bersih, dampaknya tidak sekadar administratif. Gangguan manajemen dapat berujung pada menurunnya kualitas layanan—sesuatu yang langsung dirasakan masyarakat.
“PDAM itu bukan tempat eksperimen. Kalau salah orang, yang terdampak seluruh warga,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Ujian Konsistensi Pemerintah
Hingga kini, Pemerintah Kota Bitung belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan di balik rencana pergantian tersebut. Minimnya transparansi justru memperkuat dugaan adanya kepentingan non-teknis dalam pengambilan keputusan.
Publik kini menunggu: apakah pemerintah akan tetap berpegang pada prinsip profesionalisme dan aturan, atau justru membiarkan praktik titipan kembali menggerus sistem yang sudah mulai tertata.
Di tengah polemik ini, satu pesan warga menjadi penegas:
“Ini bukan soal siapa yang dekat dengan siapa. Ini soal siapa yang sudah bekerja dan siapa yang benar-benar mampu.”
Jika prinsip itu diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu jabatan—melainkan kepercayaan publik terhadap arah tata kelola pemerintahan di Kota Bitung.
