LUGAS | BITUNG — Jumat 3 April 2026, Di tengah tekanan publik atas penanganan pascagempa berkekuatan MAG:7,6 Pemerintah Kota Bitung menerima kunjungan pejabat kunci dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya verifikasi lapangan dan sinkronisasi data yang dinilai krusial untuk menentukan arah intervensi pusat.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E, menerima langsung Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB RI, Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T, bersama tim Inspektorat 3 BNPB. Agenda utama mereka adalah memeriksa validitas data dampak gempa serta menilai kecepatan respons pemerintah daerah dalam fas tanggap darurat.
Sejumlah sumber di lingkaran penanganan bencana menyebutkan, kunjungan ini juga mengindikasikan adanya kebutuhan klarifikasi terhadap laporan kerusakan dan distribusi bantuan. “Pusat tidak ingin hanya menerima laporan di atas kertas. Mereka turun langsung untuk memastikan apakah data dan realisasi di lapangan benar-benar sinkron,” ujar seorang pejabat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bitung Hengky Honandar menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka ruang koordinasi seluas-luasnya dengan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya respons cepat yang tidak hanya administratif, tetapi juga berdampak langsung bagi warga terdampak.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BNPB dan seluruh pihak terkait dalam menghadapi serta menangani dampak bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar Hengky.
Sementara itu, Dr. Abdul Muhari menyoroti pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama dalam penyaluran bantuan dan penetapan status kebencanaan. Ia mengingatkan bahwa kesalahan data sekecil apa pun dapat berdampak pada keterlambatan distribusi logistik dan penanganan korban.
“Pendekatan berbasis data menjadi kunci. Kami ingin memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” kata Abdul Muhari.
Pantauan di sejumlah titik terdampak menunjukkan bahwa sebagian warga masih mengeluhkan distribusi bantuan yang belum merata, sementara infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan jaringan listrik di beberapa wilayah masih dalam tahap pemulihan.
Kunjungan BNPB ini menjadi penanda bahwa pemerintah pusat mulai memperketat pengawasan terhadap penanganan bencana di daerah. Bagi Pemerintah Kota Bitung, ini sekaligus menjadi ujian: apakah komitmen koordinasi yang disampaikan dapat berbanding lurus dengan percepatan pemulihan di lapangan.
