LUGAS | BITUNG — Pemerintah Kota Bitung mendorong penguatan peran organisasi masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan, menyerap aspirasi warga, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
Pesan itu mengemuka dalam temu konsolidasi DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), DPC Srikandi Jaga Desa, LPMK Indonesia, dan DPC ASLINMAS Kota Bitung. Kegiatan bertema penguatan fungsi organisasi dan musyawarah kecamatan tersebut berlangsung di Ruang SH Sarundajang, Kantor Wali Kota Bitung, Kamis (15/10/2026).
Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ignatius Rudy Theno, yang mewakili Wali Kota Hengky Honandar, menekankan pentingnya koordinasi lintas organisasi untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat dan merumuskan solusi bersama.
Menurut dia, organisasi tidak cukup hanya memiliki struktur kepengurusan. Keberadaannya perlu diwujudkan melalui program kerja yang terukur, koordinasi berkelanjutan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Keberadaan organisasi harus mampu menjadi mitra yang konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah,” demikian pesan pemerintah kota dalam pertemuan tersebut.
Pemkot Bitung juga mendorong organisasi-organisasi itu bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran publik, mencegah potensi penyimpangan, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah berharap konsolidasi tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Penataan administrasi, penguatan struktur organisasi, penyusunan program kerja yang realistis, dan koordinasi hingga tingkat kecamatan perlu menjadi tindak lanjut.
Menyatukan fungsi dan memperkuat koordinasi
Ketua DPC ABPEDNAS Kota Bitung, Ronald Gunawan Kansil, memaparkan sejumlah agenda organisasi, mulai dari penguatan kepengurusan hingga pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat juga menjadi bagian dari pembahasan.
Konsolidasi tersebut diarahkan untuk memperjelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing organisasi, sekaligus menyelaraskan program agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sementara itu, Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara yang juga anggota DPD RI, Stevanus B.A.N. Liow, mengatakan ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan ASLINMAS memiliki keterkaitan strategis dengan Kejaksaan serta pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Karena itu, ia mendorong konsolidasi internal dan penguatan koordinasi sejak awal pembentukan kepengurusan. Langkah berikutnya ialah mempersiapkan musyawarah di tingkat kecamatan yang dikoordinasikan oleh masing-masing organisasi sesuai struktur dan kewenangannya.
Liow mengapresiasi dukungan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung serta pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dukungan tersebut, menurut dia, dibutuhkan agar organisasi dapat menjalankan program secara konkret dan bertanggung jawab.
Ia berharap ketiga organisasi mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemangku kepentingan, terutama dalam menyerap informasi, mendengar aspirasi, dan menyampaikan persoalan yang berkembang di tengah warga.
Fungsi itu, kata dia, perlu dijalankan dengan komunikasi yang baik serta penyampaian informasi yang tepat dan bertanggung jawab.
Menunggu tindak lanjut
Pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya kemitraan antara organisasi masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Namun, efektivitas kemitraan itu pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan program, bukan semata-mata oleh kesepakatan dalam forum konsolidasi.
Kejelasan pembagian tugas, tertib administrasi, serta mekanisme penyaluran aspirasi menjadi pekerjaan lanjutan yang perlu dipastikan. Dengan begitu, organisasi dapat menjalankan perannya tanpa tumpang tindih kewenangan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara sekaligus anggota DPD RI Stevanus B.A.N. Liow, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Eri Yudianto, Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Erwin Widihantono, Sekda Kota Bitung Ignatius Rudy Theno, sejumlah kepala perangkat daerah, camat, jajaran organisasi, serta undangan lainnya.
