Reporter: Riki Abdillah | Editor: Mahar Prastowo
LUGAS | Padang - Ditbinmas Polda Sumbar yang dikomandoi Kombes Pol. Drs. Johni Soeroto selaku Dirbinmas pada hari ini, Rabu (22/072020), melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) guna menindaklanjuti rencana pembentukan Pokdar Kamtibmas Sumatera Barat, di Hotel Mercure Jl. Purus IV No. 8 Kota Padang.
Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Ditbinmas Polda Sumbar ini mengusung tema, “Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penyelesaian Masalah dengan Mengedepankan Kearifan Lokal Melalui Forum Rembuk Guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polda Sumbar”.
Acara dibuka oleh Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H dan hadir sebagai narasumber antara lain Wagub Sumbar Drs. H. Nasrul Abit, Anggota DPD asal Sumbar H. Leonardy Harmaini, S.I.P, M.H, Kepala Kantor Kesbangpol Prov. Sumbar Nazwir, S.H., M.Hum, Ketua LKAAM Sumbar Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Penghulu, M.Pd, Perwakilan Ketua DRPD Sumbar, Ketua DMI Sumbar, serta dihadiri Pejabat Utama Polda Sumbar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan mahasiswa serta sejumlah tokoh masyarakat yang ada di Sumatera Barat.
Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto dalam sambutannya mengatakan diharapkan dengan dilaksanakannya FGD ini seluruh peserta dapat mengikuti diskusi secara aktif sehingga diperoleh satu kesepahaman akan pentingnya suatu kemitraan antara Polri dan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kearifan lokal ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan agar tercipta situasi kamtibmas yang kondusif," ujar Kapolda.
Kapolda mengurai adanya potensi gangguan Kamtibmas pada Pilkada serentak yang akan diselenggarakan akhir tahun 2020 ini, seperti ancaman ketegangan antar pendukung calon, berita hoax, isu SARA dan paham radikal.
Untuk itu Kapolda juga mengharapkan agar seluruh peserta FGD nantinya mampu memberi pemahaman kepada masyarakat agar pesta demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan aman dan lancar.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam paparannya sebagai narasumber menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat. “Bagaimana memanfaatkan kearifan lokal, sesuai falsafah adat Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah melalui peran Tungku Tigo Sajarangan”, ujarnya.
Menurutnya wujud kearifan lokal di Sumatera Barat selama ini telah di implementasikan melalui peran Tungku Tigo Sajarangan yakni Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai dalam menciptakan situasi kondusif ditengah masyarakat.
“Tigo Tungku Sajarangan jan diasak, barangkali perlu ditambahkan peran para perantau, tokoh pemuda, bundo kanduang dan lainnya,” jelas Wagub
Wagub Nasrul Abit mencontohkan pada investasi di Sumbar yang kerap terkendala status pembebasan lahan yang notabene merupakan tanah ulayat. Menurutnya tidak semua persoalan harus dibawa ke ranah hukum. “Seperti tanah ulayat, silsilah, sako pusako, ini juga masuk kearifan lokal,” sebutnya.
Apalagi jika dikaitkan dengan pemulihan sektor perekonomian saat Pandemi Covid-19, tutur Wagub, adanya investasi di Provinsi Sumatera Barat sangat diharapkan.
Disamping itu dikatakan bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov Sumbar melalui Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja akan terus menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum TNI-Polri dalam menghadirkan suasana kondusif di tengah masyarakat. “Kesbangpol selaku mata dan telinga pemerintah daerah untuk mewujudkan kamtibmas,” sebutnya.
Selanjutnya Dirbinmas Polda Sumbar Kombes. Pol. Drs. Johni Soeroto mengatakan bahwa menurut data yang diterimanya, Prov Sumatera Barat menjadi nomor urut 7 dalam hal banyaknya kriminalitas. Oleh karena itu forum FGD ini diharapkan dapat membentuk sebuah wadah Pokdar Kamtibmas Sumbar yang merupakan gabungan dari perwakilan seluruh elemen organisasi dan tokoh masyarakat yang ada sehingga dapat menjadi wadah musyawarah dalam pencegahan dan penyelesesaian masalah-masalah masyarakat yang ada.
“Tidak semua masalah yang timbul harus dibawa ke ranah hukum, penjara itu sudah penuh, dalam masa pandemi covid-19 ini saja banyak narapidana yang diberikan kebebasan lebih cepat dengan aturan-aturan yang ketat. Sehingga diharapkan masalah-masalah tindak pidana ringan (tipiring) yang bisa diselesaikan dengan musyawarah dibawa saja ke forum Pokdar Kamtibmas ini. Insya Allah kita carikan jalan solusinya," ujar Dirbinmas.
Ormas yang hadir dalam acara FGD ini pada umumnya sangat mendukung dan berharap Pokdarkamtibmas Sumatera Barat ini dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat Minang. Diantaranya Senkom Mitra Polri, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, FKPPI, Pokdarkamtibmas Bhayangkara, serta berbagai Ormas Islam dan kelompok masyarakat lainnya.
Acara FGD ini ditutup dengan penandatangan “Kesepahaman Bersama Mendukung Pokdar Kamtibmas”, oleh beberapa tokoh mewakili masyarakat Sumbar antara lain Ketua LKAAM Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Penghulu, M.Pd mewakili tokoh adat, Ketua DMI Sumbar Prof. Dr. H. Duski Samat, MA mewakili tokoh agama, Ketua Bundo Kanduang Sumbar Puti Reno Raudhatul Jannah Thaib dan Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H. [L]
Baca juga
Senkom Dukung Dirbinmas Polda Sumbar Bentuk Pokdarkamtibmas
LUGAS | Padang - Ditbinmas Polda Sumbar yang dikomandoi Kombes Pol. Drs. Johni Soeroto selaku Dirbinmas pada hari ini, Rabu (22/072020), melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) guna menindaklanjuti rencana pembentukan Pokdar Kamtibmas Sumatera Barat, di Hotel Mercure Jl. Purus IV No. 8 Kota Padang.
Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Ditbinmas Polda Sumbar ini mengusung tema, “Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penyelesaian Masalah dengan Mengedepankan Kearifan Lokal Melalui Forum Rembuk Guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polda Sumbar”.
Acara dibuka oleh Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H dan hadir sebagai narasumber antara lain Wagub Sumbar Drs. H. Nasrul Abit, Anggota DPD asal Sumbar H. Leonardy Harmaini, S.I.P, M.H, Kepala Kantor Kesbangpol Prov. Sumbar Nazwir, S.H., M.Hum, Ketua LKAAM Sumbar Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Penghulu, M.Pd, Perwakilan Ketua DRPD Sumbar, Ketua DMI Sumbar, serta dihadiri Pejabat Utama Polda Sumbar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan mahasiswa serta sejumlah tokoh masyarakat yang ada di Sumatera Barat.
Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto dalam sambutannya mengatakan diharapkan dengan dilaksanakannya FGD ini seluruh peserta dapat mengikuti diskusi secara aktif sehingga diperoleh satu kesepahaman akan pentingnya suatu kemitraan antara Polri dan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kearifan lokal ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan agar tercipta situasi kamtibmas yang kondusif," ujar Kapolda.
Kapolda mengurai adanya potensi gangguan Kamtibmas pada Pilkada serentak yang akan diselenggarakan akhir tahun 2020 ini, seperti ancaman ketegangan antar pendukung calon, berita hoax, isu SARA dan paham radikal.
Untuk itu Kapolda juga mengharapkan agar seluruh peserta FGD nantinya mampu memberi pemahaman kepada masyarakat agar pesta demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan aman dan lancar.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam paparannya sebagai narasumber menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat. “Bagaimana memanfaatkan kearifan lokal, sesuai falsafah adat Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah melalui peran Tungku Tigo Sajarangan”, ujarnya.
Menurutnya wujud kearifan lokal di Sumatera Barat selama ini telah di implementasikan melalui peran Tungku Tigo Sajarangan yakni Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai dalam menciptakan situasi kondusif ditengah masyarakat.
“Tigo Tungku Sajarangan jan diasak, barangkali perlu ditambahkan peran para perantau, tokoh pemuda, bundo kanduang dan lainnya,” jelas Wagub
Wagub Nasrul Abit mencontohkan pada investasi di Sumbar yang kerap terkendala status pembebasan lahan yang notabene merupakan tanah ulayat. Menurutnya tidak semua persoalan harus dibawa ke ranah hukum. “Seperti tanah ulayat, silsilah, sako pusako, ini juga masuk kearifan lokal,” sebutnya.
Apalagi jika dikaitkan dengan pemulihan sektor perekonomian saat Pandemi Covid-19, tutur Wagub, adanya investasi di Provinsi Sumatera Barat sangat diharapkan.
Disamping itu dikatakan bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov Sumbar melalui Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja akan terus menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum TNI-Polri dalam menghadirkan suasana kondusif di tengah masyarakat. “Kesbangpol selaku mata dan telinga pemerintah daerah untuk mewujudkan kamtibmas,” sebutnya.
Selanjutnya Dirbinmas Polda Sumbar Kombes. Pol. Drs. Johni Soeroto mengatakan bahwa menurut data yang diterimanya, Prov Sumatera Barat menjadi nomor urut 7 dalam hal banyaknya kriminalitas. Oleh karena itu forum FGD ini diharapkan dapat membentuk sebuah wadah Pokdar Kamtibmas Sumbar yang merupakan gabungan dari perwakilan seluruh elemen organisasi dan tokoh masyarakat yang ada sehingga dapat menjadi wadah musyawarah dalam pencegahan dan penyelesesaian masalah-masalah masyarakat yang ada.
“Tidak semua masalah yang timbul harus dibawa ke ranah hukum, penjara itu sudah penuh, dalam masa pandemi covid-19 ini saja banyak narapidana yang diberikan kebebasan lebih cepat dengan aturan-aturan yang ketat. Sehingga diharapkan masalah-masalah tindak pidana ringan (tipiring) yang bisa diselesaikan dengan musyawarah dibawa saja ke forum Pokdar Kamtibmas ini. Insya Allah kita carikan jalan solusinya," ujar Dirbinmas.
Sementara itu Senkom Mitra Polri Prov. Sumatera Barat melalui ketuanya H. Noer Hidayatullah mengatakan, Senkom sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh Ditbinmas Polda Sumbar. "Senkom sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh Ditbinmas Polda Sumbar ini dan siap bersinergi dengan elemen masyarakat lainnya dalam mencegah dan meyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya.
Ormas yang hadir dalam acara FGD ini pada umumnya sangat mendukung dan berharap Pokdarkamtibmas Sumatera Barat ini dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat Minang. Diantaranya Senkom Mitra Polri, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, FKPPI, Pokdarkamtibmas Bhayangkara, serta berbagai Ormas Islam dan kelompok masyarakat lainnya.
Acara FGD ini ditutup dengan penandatangan “Kesepahaman Bersama Mendukung Pokdar Kamtibmas”, oleh beberapa tokoh mewakili masyarakat Sumbar antara lain Ketua LKAAM Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Penghulu, M.Pd mewakili tokoh adat, Ketua DMI Sumbar Prof. Dr. H. Duski Samat, MA mewakili tokoh agama, Ketua Bundo Kanduang Sumbar Puti Reno Raudhatul Jannah Thaib dan Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H. [L]
Baca juga
Senkom Dukung Dirbinmas Polda Sumbar Bentuk Pokdarkamtibmas
