LUGAS | Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengukuhkan delapan Penjabat sementara (Pjs) Bupati/Walikota guna mengisi kekosongan jabatan akibat sebanyak 8 (delapan) Kepala Daerah Tingkat II itu mengikuti sebagai kontestan Pilkada. Pelantikan kedelapan Pjs Bupati/Walikota dilaksanakan di Auditorium Gubernuran, Jum'at (25/9/2020).
Sesuai aturan, petahana yang maju Pilkada, harus cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye dalam rentang waktu 71 hari, sejak 26 September sampai 5 Desember 2020.
Kepada para Pjs Bupati/Walikota, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memaparkan lima aturan yang harus diperhatikan dalam menjabat sementara Bupati dan Walikota di daerahnya masing-masing.
Yaitu harus menjaga ketentraman dan ketertiban daerah, melanjutkan pelaksanaan pemerintah di kabupaten kota yang sudah menjadikan kewajiban sebagai kepala daerah, setiap ada penggantian para pejabat eselon II harus ada izin dari Mendagri, Peraturan daerah dan APBD bisa dikoordinasikan dengan Kemendagri dan pejabat di daerah dan yang kelima inilah yang paling penting mensukseskan Pilkada yang berlangsung di daerahnya dengan menjaga netralitas.
"Yang kelima ini adalah point paling penting dalam suasana politik pesta demokrasi Pilkada, agar semua bupati walikota yang barusan dikukuhkan tetap ikuti aturan yang berlaku, termasuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19," kata Irwan Prayitno.
Adapun kedelapan pejabat di lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang dikukuhkan Gubernur ialah dua Pjs Walikota dan enam Pjs Bupati yaitu:
1. Kepala Dinas Perdagangan Asben Hendri, SE.,MM sebagai Pjs Walikota Solok,
2. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Zaenuddin, SE.,MM sebagai Pjs Walikota Bukittinggi,
3. Kepala Dinas Kominfo Drs. Jasman Rizal, MM sebagai Pjs Bupati Solok Selatan,
4. Kepala Inspektorat Drs. Mardi, MM sebagai Pjs Bupati Pesisir Selatan,
5. Kepala Dinas Pendidikan Adib Alfikri, SE., M.Si sebagai Pjs Bupati Padang Pariaman,
6. Kepala Bappeda Hans Sastri, SE, Ak.,MM Cfra sebagai Pjs Bupati Pasaman Barat,
7. Asisten II Setda Ir. Benny Warlis, MM sebagai Pjs Bupati Agam, dan
8. Kepala Pelaksana BPBD Erman Rahman, SE.,M.Si sebagai Pjs Bupati Tanah Datar.
Mereka resmi melaksanakan tugas sebagai penjabat sementara mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 seiring dengan masa kampanye Pilkada di wilayah-wilayah tersebut.
Irwan Prayitno meminta delapan pejabat tersebut memaksimalkan kondusifitas sosial politik selama kampanye pilkada berlangsung dan meminta mereka segera berkoordinasi dengan KPU setempat untuk mengguatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan selama kampanye. Jangan sampai kerawanan potensi penularan Covid-19 meningkat.
"Mudah-mudahan dengan lima tugas itu, para Bupati Walikota tersebut bisa menjalankan dengan baik dan lancar," harapnya.
Selanjutnya ia juga berharap para pejabat Bupati dan Walikota sementara ini bisa mengatur waktu, urusan pemerintah daerah jangan sampai terbaikan. Karena seorang pejabat kepala daerah harus bisa mengatur waktu untuk kepentingan pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu, Irwan Prayitno juga menyampaikan dalam pengusulan pejabat pengganti sementara Bupati/Walikota setiap daerah ada tiga orang pejabat eselon II di pemerintah provinsi.
"Tentunya sudah ada ketentuan yang jelas dari semua yang kami usulkan," kata gubernur Sumbar.
Selain itu gubernur berpesan agar bisa jaga netralitas ASN di masing-masing wilayah, jangan sampai terjadi pelanggaran.
Pjs Bupati/Walikota segera memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kebijakan bersama DPRD. Mereka harus memelihara ketertiban masyarakat dan memfasilitasi pemilihan Bupati dan Walikota sampai ada yang kepala daerah definitif.
Selanjutnya pengukuhan juga dilakukan terhadap istri masing-masing menjadi pejabat sementara sebagai TP-PKK. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua TP-PKK Sumbar Nevi Zuairina pada tempat yang sama.
Reporter: Riki Abdillah | Editor: Mahar Prastowo
Artikel Pilihan:
Manfaat Durian: Dari Imunitas Tubuh, Kecerdasan Otak Hingga Cegah Kegemukan dan Kanker
Inilah Manfaat Singkong Bagi Kesehatan
